Pantau - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menjajaki kolaborasi dengan pelaku industri singkong, jagung, dan tebu guna mendukung target awal produksi 1,4 juta kiloliter etanol sebagai bagian dari persiapan kebijakan mandatori bioetanol 10 persen (E10) pada 2027.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana tersebut dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Bahlil menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor etanol yang selama ini digunakan dalam campuran bahan bakar.
"Pikiran pemerintah adalah mengurangi impor. Jadi, kita tidak mau mandatori, tapi etanolnya ujungnya kita impor lagi. Kita mau etanolnya itu semua produksi dalam negeri," ungkapnya.
Insentif Disiapkan untuk Dorong Produksi Etanol Nasional
Pemerintah akan menyiapkan berbagai bentuk insentif guna mempercepat pengembangan industri etanol lokal.
"Insentif yang akan kita berikan adalah kemudahan perizinan, termasuk impor barang modal untuk pabrik, termasuk kemungkinan dipertimbangkan untuk bisa juga semacam tax holiday yang bisa juga kita memberikan," ia mengungkapkan.
Kapasitas produksi dalam negeri diproyeksikan dapat mencapai lebih dari 2 juta kiloliter, guna memastikan kesiapan penerapan kebijakan mandatori pencampuran bahan bakar nabati secara nasional.
Meski begitu, pemerintah menegaskan tidak akan terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan mandatori sebelum kapasitas produksi dalam negeri benar-benar siap.
Bahlil menekankan bahwa rencana ini bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan nasional dan kesiapan industri lokal.
"Namanya rencana kan masih bisa direvisi, sesuai target dan mana yang terbaik untuk negara," ujarnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
