Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran sekretaris daerah (sekda) dan kepala Bappeda dalam menjaga sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan program dan kebijakan nasional di tingkat lokal.
Sekda dan Bappeda sebagai Penggerak Birokrasi Daerah
Pernyataan ini disampaikan Bima saat memimpin apel pembuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Ia menekankan bahwa sekda dan kepala Bappeda merupakan motor penggerak birokrasi daerah serta penyeimbang dalam dinamika antara kebijakan pusat dan daerah, termasuk dalam pengelolaan dana transfer ke daerah (TKD).
“Bapak ibu menjadi tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan pusat, kebijakan daerah, provinsi, kota, kabupaten yang begitu kencang dan dinamis,” ujar Bima.
Rakor ini diikuti oleh seluruh sekda dan kepala Bappeda dari seluruh Indonesia.
Menurutnya, sekda dan kepala Bappeda adalah birokrat terbaik yang telah mendapatkan kepercayaan langsung dari kepala daerah masing-masing.
Oleh karena itu, keduanya memegang peranan strategis dalam menyelaraskan sekaligus mempercepat pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat daerah.
Semangat Kolaborasi dan Disiplin untuk Birokrasi yang Andal
Bima juga menegaskan pentingnya peran sekda dalam membentuk pemimpin birokrasi yang andal, terutama dari sisi integritas, kompetensi, dan totalitas dalam bekerja.
Ia menyampaikan bahwa semangat disiplin dan integritas seperti yang dijaga oleh TNI dan Polri juga bisa diterapkan oleh birokrasi sipil di daerah.
Menurutnya, semangat totalitas dalam pemerintahan sipil dapat dibangun jika terus dirawat dan ditanamkan dalam budaya kerja sehari-hari.
Bima juga menyoroti pentingnya membangun kolaborasi antar pemerintah daerah melalui forum Rakor ini.
Tak hanya itu, ia mendorong kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pelaku swasta di masing-masing wilayah.
Ia mengibaratkan kolaborasi tersebut seperti kehidupan para praja IPDN yang berasal dari berbagai daerah dan terbiasa hidup dalam keberagaman.
“Semoga beberapa hari ke depan di sini (Rakor di IPDN) bisa menyegarkan kembali, bisa menguatkan semangat untuk kembali ke kita, kembali kepada takdir kita sebagai pelayan bagi warga, bagi rakyat Indonesia yang sangat kita cintai,” ungkap Bima.
Rakor nasional ini berlangsung dari 26 hingga 29 Oktober 2025 di Kampus IPDN Jatinangor.
Tujuan utama Rakor adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
