Pemerintah AS Alami Shutdown, Gedung Putih Gunakan Dana Militer untuk Bayar Gaji Tentara

Pantau - Pemerintah Amerika Serikat mengalami penutupan (shutdown) setelah Kongres gagal mengesahkan anggaran tahun fiskal baru yang dimulai pada 1 Oktober, menyebabkan berbagai kegiatan lembaga federal terhenti dan berdampak langsung pada perekonomian nasional.

Gedung Putih Alihkan Dana Militer, Gaji Tentara Tetap Dibayarkan

Meskipun mengalami kebuntuan anggaran, Gedung Putih memastikan bahwa gaji personel militer tetap akan dibayarkan tanpa harus menunggu persetujuan dari Kongres.

Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) mengumumkan rencana untuk mengalihkan dana dari pos anggaran militer lain guna menutupi pembayaran tersebut.

Rincian dana yang akan digunakan meliputi:

• 2,5 miliar dolar AS (sekitar Rp41,4 triliun) dari dana perumahan militer
• 1,4 miliar dolar AS (sekitar Rp23,2 triliun) dari dana Penelitian, Pengembangan, Uji, dan Evaluasi
• 1,4 miliar dolar AS dari rekening pengadaan Departemen Pertahanan, yang biasanya digunakan untuk pembangunan kapal militer

Menurut sumber internal, Gedung Putih juga telah mengidentifikasi sumber dana cadangan lain jika shutdown berlangsung dalam waktu yang lama.

Pemerintahan Donald Trump meyakini bahwa langkah ini tidak akan digugat secara hukum oleh oposisi karena akan tidak populer di mata publik, terutama jika menyangkut nasib gaji tentara.

Shutdown Rugikan Ekonomi, Trump Salahkan Demokrat

Penutupan pemerintahan ini berdampak langsung pada berhentinya layanan publik dan terhambatnya kegiatan lembaga-lembaga federal yang didanai oleh anggaran tahunan, sehingga memperlambat aktivitas ekonomi dan bisnis di seluruh Amerika Serikat.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bahwa kerugian ekonomi akibat shutdown diperkirakan mencapai 15 miliar dolar AS per hari, atau sekitar Rp248,9 triliun.

Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa penutupan ini bisa dijadikan kesempatan untuk memangkas jumlah staf dan gaji pemerintah federal secara signifikan.

Ia juga menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebuntuan anggaran, dan menilai bahwa Gedung Putih tengah memanfaatkan situasi ini untuk menghentikan program-program yang tidak mendapatkan dukungan dari Partai Republik.