Pantau - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya melalui penguatan kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program MBG dapat berjalan efektif, kolaboratif, dan tepat sasaran, terutama dalam menjangkau masyarakat kurang mampu.
"Kami terus berkoordinasi dengan lintas sektor dalam mendukung program-program prioritas Presiden. Untuk menyukseskan program MBG ini, kami juga melakukan penguatan kelembagaan Badan Gizi Nasional", ungkap perwakilan Kementerian PANRB.
Tujuan dan Pelaksanaan Program MBG
Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa MBG bertujuan memberikan akses makanan sehat dan bergizi secara gratis kepada seluruh warga negara, dengan prioritas kepada masyarakat kurang mampu.
Program ini lahir dari kepedulian Presiden Prabowo terhadap masih tingginya angka kekurangan gizi di berbagai daerah di Indonesia.
Pelaksanaan MBG melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi pusat dan daerah, petani lokal, serta komunitas masyarakat.
Selain memenuhi kebutuhan gizi, program ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menggerakkan rantai pasok bahan pangan domestik.
"Pelaksanaan pemberian MBG diarahkan untuk memastikan penyelenggaraan yang efektif dan kolaboratif, dengan dukungan dua komponen utama", jelas Rini.
Dua Komponen Utama: BGN dan Lintas Instansi
Komponen pertama adalah penguatan manajemen kerja Badan Gizi Nasional yang difokuskan pada manajemen organisasi, sistem dan tata kelola, termasuk digitalisasi dan registrasi penerima manfaat.
"Selain itu penguatan dilakukan pada kompetensi SDM, penyediaan dan penyaluran, kemitraan, pemantauan dan evaluasi, serta manajemen risiko", ia menambahkan.
Komponen kedua adalah peran lintas instansi yang meliputi pengawasan mutu dan keamanan pangan, standar gizi, serta infrastruktur pendukung seperti sanitasi, higiene, dan aksesibilitas layanan.
Kolaborasi ini juga mencakup jaminan produk halal, penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan bahan baku, penanganan limbah, layanan inklusif, pemberdayaan koperasi dan UMKM, pendampingan hukum, serta penguatan data dan sistem informasi.
Kementerian PANRB turut berperan dalam penataan tata kelola dan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) dan SPPG, serta pemenuhan kebutuhan SDM-nya.
"Selain itu, Kementerian PANRB juga mendorong percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital BGN untuk mendukung efektivitas program MBG", tegasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
