Pantau - Kementerian Sosial telah merampungkan proses verifikasi terhadap sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat baru bantuan sosial (bansos) menjelang penyaluran bantuan pada triwulan keempat tahun 2025.
Verifikasi ini bertujuan agar penyaluran bansos tepat sasaran dan menghindari kesalahan distribusi seperti inclusion error dan exclusion error yang pernah terjadi sebelumnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa proses validasi dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dinas sosial setempat.
Data yang telah diverifikasi kemudian diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratannya.
Proses Verifikasi dan Hasil Sementara
Menurut Saifullah Yusuf, hingga saat ini sebanyak 15 juta keluarga telah diverifikasi secara langsung di lapangan.
"Hasilnya itu adalah sudah ada sekitar 15 juta yang diverifikasi langsung ke lapangan, seperti memeriksa rumah - jumlah keluarga dan juga kondisi sosial mereka. Sebanyak 11 - 12 juta dinyatakan layak menerima bansos. Semua data sedang diperiksa ulang tim BPS", ungkapnya.
Namun, Kementerian Sosial belum merinci wilayah asal para penerima manfaat baru serta daerah mana yang masih menjadi prioritas intervensi bantuan sosial.
Sebanyak 18 juta penerima baru tersebut merupakan bagian dari total 35,04 juta penerima manfaat bansos reguler untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebagai tambahan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Skema Penyaluran dan Jumlah Bantuan
Keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900 ribu.
Sementara itu, penerima bantuan sembako akan menerima total Rp1,2 juta.
Kementerian Sosial menyatakan bahwa saat ini distribusi bansos reguler telah menjangkau sekitar 80 persen dari total target penerima.
Penyaluran BLTS juga akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Untuk mekanisme penyaluran, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa terdapat dua metode yang digunakan.
"Bagi penerima yang memiliki nomor rekening, bantuan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bagi yang tidak memiliki rekening, bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia", ia mengungkapkan.
Ia menegaskan bahwa proses pemutakhiran data ini merupakan upaya perbaikan sistem distribusi agar lebih akurat dan bertanggung jawab.
"Kami ingin data bansos semakin akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak akan menambah jumlah penerima tanpa dasar verifikasi yang jelas, meski kebutuhan masyarakat meningkat", tegas Saifullah Yusuf.
- Penulis :
- Arian Mesa
