Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyerukan penguatan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikannya dalam pengarahan pada Rapat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Menurutnya, forum ini merupakan momen strategis untuk menyatukan visi, menguatkan sinergi, dan memastikan semua lembaga bekerja secara fokus dan terarah.
"Kita bersama-sama pemerintah dan juga masyarakat, dunia usaha, inilah sebenarnya tujuan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," ungkapnya.
Fokus pada Sinergi Lembaga Pelaksana Otsus
Ribka menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk berbagai institusi khusus berdasarkan amanat Undang-Undang Otsus Papua yang semuanya bertanggung jawab mempercepat pembangunan.
Ia menekankan pentingnya seluruh lembaga pelaksana Otsus, termasuk pemerintah daerah, agar bergerak dalam satu arah mencapai tujuan bersama.
"Selain dari lembaga yang sudah dibentuk ini, sudah ada pemerintahan. Saat ini sudah ada 6 gubernur-wakil gubernur, dan juga ada 42 bupati/wali kota di Tanah Papua. Kemudian ada MRP, kemudian ada DPRP melalui mekanisme pengangkatan sebagai implementasi daripada Undang-Undang Otonomi Khusus," jelasnya.
Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar program pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran.
Ia juga menyoroti bahwa tingkat kemiskinan di enam provinsi wilayah Papua masih tergolong tinggi dan perlu ditangani secara serius dengan memaksimalkan kewenangan Otsus.
Momentum Strategis dan Komitmen Pemerintah
Rapat ini juga dinilai penting karena diselenggarakan menjelang penyampaian arahan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait kebijakan Otsus dan isu-isu prioritas di Papua.
Arahan dari Wakil Presiden tersebut diharapkan mempertegas komitmen pemerintah dalam merespons aspirasi dan tantangan masyarakat Papua.
"Untuk kita membawa pergumulan dan aspirasi dari masyarakat kita, persoalan baik sumber daya manusia, kemudian juga masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur," ia mengungkapkan.
Ribka berharap forum ini dapat menjadi momentum untuk menyatukan visi dan merumuskan langkah konkret sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden.
"Saya ingin kita harus mendapatkan satu tujuan yang penting. Kira-kira Bapak Presiden dan Pak Wakil Presiden ini mengharapkan seperti apa tentang Papua, apa yang harus kita kerjakan," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa BP3OKP, KEPP Otsus Papua, dan seluruh lembaga terkait merupakan bagian dari pemerintahan yang harus bergerak serempak guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
