Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Selasa malam, 4 November 2025, masih menggelar ekspose atau gelar perkara untuk menentukan status hukum Gubernur Riau, Abdul Wahid, pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Provinsi Riau.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa Abdul Wahid termasuk dalam pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut.
"Ya", ujar Fitroh saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin, 3 November 2025.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau.
"Benar, sementara masih berproses", ujar Setyo saat dihubungi di Jakarta pada hari yang sama.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa proses ekspose masih berlangsung dan meminta publik untuk bersabar menanti hasil resmi.
"Masih berlangsung ekspose", ungkapnya kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Budi juga menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan status hukum Abdul Wahid dan delapan orang lainnya yang turut diamankan.
Abdul Wahid, yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tampak berjalan menuju ruang pemeriksaan setelah tiba di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Selasa 4 November 2025.
OTT tersebut dilakukan KPK sehari sebelumnya, pada Senin 3 November 2025.
KPK juga menyita uang tunai lebih dari Rp1 miliar dalam OTT tersebut.
Dalam operasi tersebut, KPK membawa total sembilan orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
PKB menyatakan akan menunggu pernyataan resmi dari KPK sebelum menentukan sikap terhadap penangkapan kadernya, Abdul Wahid.
OTT Abdul Wahid Tambah Daftar Panjang Operasi KPK di 2025
OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid menjadi operasi tangkap tangan keenam yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
OTT pertama berlangsung pada Maret 2025, menjerat anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
OTT kedua terjadi pada Juni 2025, terkait dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
OTT ketiga digelar pada 7-8 Agustus 2025 di tiga lokasi berbeda—Jakarta, Kendari, dan Makassar—terkait korupsi proyek rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur.
OTT keempat terjadi di Jakarta pada 13 Agustus 2025, menyangkut dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
OTT kelima menargetkan dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
KPK belum merinci lebih lanjut mengenai peran masing-masing pihak yang diamankan dalam OTT Abdul Wahid, termasuk mekanisme dugaan korupsi yang terjadi.
- Penulis :
- Leon Weldrick
