Pantau - Pemerintah tengah mengkaji rencana penggunaan dana public service obligation (PSO) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung operasional kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
Kajian ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Rabu.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, yang juga CEO Danantara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Rosan menyatakan bahwa pemerintah berencana menanggung sebagian biaya operasional Whoosh melalui skema PSO dan kerja sama pembiayaan sarana transportasi.
"Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama," ungkapnya.
Kajian Skema dan Opsi Pembiayaan Masih Berlangsung
Meski telah dibahas, Rosan belum memerinci bentuk skema penggunaan dana PSO tersebut karena masih dalam proses pematangan.
"Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi disampaikan, pemerintah pasti hadir, itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk transportasi massal itu memang tanggung jawab pemerintah," ia mengungkapkan.
Dalam kesempatan terpisah di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut menyampaikan adanya beberapa opsi pendanaan yang sedang dikaji.
"Sementara ini, ada sejumlah opsi, bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Nah, harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik, dan bisa dikatakan ada sharing responsibility atau burden-sharing," ujar AHY.
- Penulis :
- Leon Weldrick
