Pantau - Perum Bulog bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjalin sinergi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, melalui penguatan stok beras, optimalisasi distribusi, kolaborasi pengawasan, serta pertukaran data dan informasi.
Langkah strategis ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi di daerah-daerah terpencil.
Fokus Pelayanan Publik dan Daerah Terpencil
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite II DPD RI yang digelar di Jakarta pada Rabu, 5 November 2025, menegaskan bahwa Bulog akan terus bekerja dengan semangat pelayanan publik.
“Kami juga sepakat melakukan pertukaran data dan informasi secara berkala guna memastikan kebijakan dan tindakan di lapangan dapat dilakukan secara tepat dan responsif sesuai perkembangan situasi,” ujar Rizal.
Bulog berkomitmen memperkuat akses pangan bagi masyarakat, termasuk menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Kolaborasi dengan Komite II DPD RI dianggap krusial untuk memperkuat upaya menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses distribusi.
Jika ada kebutuhan tambahan pasokan di suatu wilayah, anggota Komite II dapat menyampaikan aspirasi melalui pimpinan komite untuk ditindaklanjuti oleh Bulog.
Tim Teknis dan Dukungan Program Stabilitas Pangan
Untuk memperkuat koordinasi, disepakati pembentukan Tim Teknis Komite II DPD RI sebagai jalur komunikasi teknis dengan Bulog.
Komite II DPD juga memberikan dukungan terhadap penguatan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), khususnya di daerah yang sulit dijangkau.
Dalam rapat bertajuk Pembahasan Permasalahan Persediaan Pasokan Pangan di Daerah, Komite II DPD RI memberikan apresiasi atas kontribusi Bulog dalam menjaga cadangan pangan nasional, stabilitas harga, dan distribusi pangan hingga ke wilayah terpencil.
Diskusi berlangsung intensif dan fokus pada kondisi pasokan di daerah, tantangan distribusi, kesiapan stok, serta dinamika harga di masyarakat.
Hasil pembahasan menyepakati penguatan koordinasi program kerja Bulog di sisa tahun anggaran 2025 dan tahun 2026, dengan melibatkan anggota Komite II sesuai daerah pemilihannya masing-masing.
Bulog menegaskan bahwa pengelolaan cadangan pangan pemerintah dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik demi menjamin keterjangkauan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
