Pantau - Impor baju bekas di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan volume mencapai 3.600 ton pada tahun 2024 dan 1.800 ton hingga Agustus 2025, menurut data yang diungkapkan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman.
Data Impor Mengkhawatirkan, Pemerintah Tegaskan Pelarangan
Maman memaparkan bahwa pada tahun 2021 volume impor baju bekas tercatat sebesar 7 ton per tahun.
Jumlah itu naik menjadi 12 ton pada tahun 2022 dan tetap di angka yang sama pada tahun 2023.
Namun pada tahun 2024, terjadi lonjakan drastis menjadi 3.600 ton.
Sementara hingga Agustus 2025, angka impor sudah mencapai kurang lebih 1.800 ton.
"Lonjakan ini jelas mengganggu pasar domestik," ungkap Maman.
Ia menegaskan pentingnya penghentian impor baju bekas secara tegas dan terstruktur dari hulu hingga ke hilir.
Di sisi hulu, Maman meminta agar bea cukai memperketat pengawasan dan menutup masuknya baju bekas ilegal.
"Hulunya harus ditutup dulu. Sehebat-hebat apa pun kita memberikan pendampingan kepada UMKM dan lain sebagainya, kalau alur hulunya masih buka, nggak akan mungkin bisa (dihentikan)," tegasnya.
Pemerintah menegaskan bahwa praktik thrifting atau penjualan pakaian bekas impor melanggar aturan yang berlaku.
Masyarakat juga diminta untuk tidak lagi membeli produk pakaian bekas impor.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa nilai impor kategori tekstil jadi, pakaian bekas, dan gombal pada periode Januari–Juli 2025 mencapai 78,19 juta dolar AS.
Angka ini meningkat sebesar 17,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Negara-negara utama pemasok baju bekas ke Indonesia antara lain China, Vietnam, Bangladesh, Taiwan, dan Singapura.
UMKM Didampingi, Kemitraan Disiapkan untuk Transisi
Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah di sisi hilir, yakni memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM agar bisa mencari alternatif barang dagangan selain baju bekas.
Langkah ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar pelaku usaha UMKM, termasuk pedagang thrifting, tetap bisa bertahan.
"Kami kumpulkan tuh asosiasi-asosiasi, produsen lokal kita, kami panggil mereka semua, kami dorong mereka untuk substitusi, menggantikan produk-produk barang bekas itu," ujar Maman.
Ia menambahkan bahwa pendampingan dan penyediaan alternatif ini bertujuan agar pedagang tetap dapat berdagang meskipun ada pelarangan impor.
"Tak hanya menutup di hulunya saja, kami juga mencari solusi supaya mereka tetap bisa berdagang," jelasnya.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema kemitraan antara pedagang thrifting dan UMKM yang lebih mapan sebagai bentuk transisi usaha.
Langkah ini diambil agar kebijakan pelarangan tidak mematikan mata pencaharian warga.
"Kebijakan ini diharapkan membuka peluang baru yang lebih produktif dan berkelanjutan," ungkap Helvi.
- Penulis :
- Leon Weldrick
