Ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara Bukan Aksi Teror, Wamenko Polkam Pastikan Senjata yang Ditemukan Hanya Mainan

Pantau - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus, memastikan bahwa senjata yang ditemukan di lokasi ledakan SMAN 72 Jakarta Utara merupakan senjata mainan, bukan senjata api sungguhan.

Senjata Mainan dan Proses Penyelidikan

"Ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Senjata mainan, bukan senjata beneran. Setelah kami cek itu senjata mainan," ungkap Lodewijk saat ditemui awak media di lokasi SMAN 72, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11).

Ia tidak menjelaskan secara rinci di mana senjata mainan itu ditemukan dan belum dapat memastikan siapa yang membawanya ke lokasi kejadian.

Lodewijk menyampaikan bahwa pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab utama ledakan.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai motif ledakan sebelum ada hasil penyelidikan yang pasti.

"Jangan dikatakan ini jumping conclusion bahwa ini aksi teroris. Kita belum sampai ke sana," ia mengungkapkan.

TNI AL dan Polri Turun Tangan

Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut.

Ledakan diketahui terjadi di SMAN 72 yang berlokasi di Kompleks TNI AL, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"TNI AL beserta pihak Polri sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan untuk mencari tahu kronologi / penyebab ledakan," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI Tunggul, pada hari yang sama.

Informasi awal menyebutkan bahwa ledakan terjadi sekitar pukul 12.15 WIB.

Beberapa korban telah dievakuasi oleh prajurit TNI AL dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis lanjutan.

Status Masih Dalam Penyelidikan

Hingga saat ini, baik aparat keamanan maupun pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas korban dan tingkat luka yang dialami.

Pihak berwenang meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.