Pantau - Pemerintah memastikan tidak akan memberikan stimulus ekonomi tambahan pada kuartal IV tahun 2025. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyatakan bahwa stimulus dan paket kebijakan yang telah diberikan sebelumnya dianggap cukup untuk menjaga daya beli masyarakat.
Tidak Ada Stimulus Baru Menjelang Akhir Tahun
"Enggak ada, enggak ada (stimulus baru). Cukup yang kemarin sudah diberikan", ungkap Airlangga pada Jumat (7/11) di kantornya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya stimulus tambahan bagi masyarakat kelas menengah menjelang akhir tahun, Airlangga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan baru yang disiapkan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa stimulus sebelumnya sudah mencakup kelompok masyarakat tersebut, termasuk desil 4 dalam kategori penerima manfaat.
"Kemarin kan stimulusnya salah satunya kan sampai desil 4. Ya terus mengenai terkait dengan PPH gaji kan itu untuk kelas menengah", jelasnya.
Pemerintah Fokus pada Program Stimulus yang Telah Berjalan
Pada bulan September 2025, pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi bertajuk “8+4+5”.
Paket tersebut terdiri dari delapan program akselerasi untuk tahun 2025, empat program lanjutan pada tahun 2026, dan lima program untuk penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, pemerintah meluncurkan program magang nasional untuk 100 ribu lulusan baru (fresh graduate), serta memperluas cakupan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) juga diperluas, khususnya untuk sektor pariwisata.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa berbagai stimulus tersebut akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Taruhan saya adalah triwulan IV pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5,5 persen dengan stimulus", kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 3 November 2025.
Salah satu stimulus utama adalah penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kebijakan ini dinilai mampu memperkuat likuiditas sistem keuangan nasional.
Efektivitas kebijakan tersebut tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 13,2 persen secara tahunan (year-on-year) dan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar 8 persen (year-on-year) per September 2025.
Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Sejahtera senilai Rp31,5 triliun kepada 35,05 juta KPM yang berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
- Penulis :
- Shila Glorya
