Pantau - Komisi XI DPR RI menyoroti pentingnya inovasi dalam skema pembiayaan dan penjaminan kredit guna memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM, terutama di segmen mikro dan ultra mikro, dalam dialog bersama OJK Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada 8 November 2025.
UMKM Mikro Butuh Penjaminan Kredit yang Kuat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menyatakan mayoritas pelaku UMKM di Indonesia masih kesulitan menjangkau perbankan karena sifat usaha mereka yang bersifat informal.
Ia mencatat bahwa dari total sekitar 65 juta pelaku UMKM di Indonesia, sebanyak 99 persen merupakan usaha mikro dan ultra mikro yang membutuhkan dukungan penjaminan kredit agar dapat mengakses pembiayaan formal.
Data OJK menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran menyerap 45,34 persen dari total kredit UMKM nasional, diikuti sektor pertanian sebesar 19,34 persen.
Namun, akses pembiayaan di level mikro dinilai masih belum merata dan membutuhkan pendekatan inovatif.
Literasi Keuangan Rendah Hambat Akses Pembiayaan Formal
Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyatakan bahwa industri keuangan perlu berpindah dari pendekatan berbasis kepatuhan menuju orientasi pembangunan.
Ia mendorong bank untuk lebih proaktif dan inovatif dalam menjangkau pelaku usaha, dan tidak hanya menunggu calon debitur datang.
Sementara itu, Anggota Komisi XI Hasanudin Wahid menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan agar pelaku UMKM dapat memilih sumber pembiayaan yang aman dan terhindar dari praktik pinjaman ilegal.
Komisi XI DPR RI akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini melalui rapat kerja bersama OJK untuk memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM secara menyeluruh.
- Penulis :
- Aditya Yohan
