Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan menutup secara permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah Tegas BGN Dapat Dukungan DPR
Charles menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak.
"Saya mengapresiasi kebijakan baru yang diumumkan oleh BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan KLB keracunan dalam pelaksanaan Program MBG akan ditutup secara permanen," ungkapnya.
Ia menilai bahwa langkah tegas BGN menunjukkan adanya kemauan politik untuk memperbaiki sistem serta memastikan program dijalankan secara bertanggung jawab.
"Saya mendukung sepenuhnya langkah BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang lalai," ia mengungkapkan.
Pengawasan dan Standar Keamanan Diperketat
Pemerintah disebut tengah melakukan pembenahan terhadap tata kelola program MBG melalui penerbitan petunjuk teknis baru yang lebih ketat.
Petunjuk teknis tersebut antara lain mewajibkan seluruh SPPG untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Charles mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan masih terjadinya insiden keracunan makanan di sejumlah daerah.
"Kita tidak bisa menutup mata bahwa insiden keracunan makanan masih terjadi di berbagai wilayah. Data yang saya terima menunjukkan bahwa sudah hampir 20 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam program ini," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG harus diperkuat, dan kualitas tidak boleh dikorbankan demi target jumlah penerima.
"Setiap makanan yang disalurkan melalui program MBG harus memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi," ujarnya.
Charles juga meminta agar pemerintah tidak mentolerir penyedia pangan yang belum memenuhi persyaratan operasional.
"Penegakan standar dan sanksi yang konsisten akan menjadi pesan jelas bahwa program MBG bukan sekadar program distribusi pangan, tetapi sebuah intervensi gizi yang harus dikelola dengan tanggung jawab tinggi dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan anak-anak Indonesia," pungkasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
