Pembangunan Kantor Legislatif dan Yudikatif Dimulai, IKN Mantapkan Diri sebagai Ibu Kota Politik 2028

Pantau - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memulai pembangunan sarana dan prasarana perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari tahap kedua pengembangan IKN menuju pusat pemerintahan nasional.

Penguatan Fungsi Politik dan Dorongan Ekonomi

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pembangunan ini bertujuan memperkuat posisi IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

Selain membangun infrastruktur pemerintahan, proyek ini juga diarahkan untuk mendorong investasi serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Paket kontrak pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah ditandatangani sebagai bentuk komitmen terhadap target tersebut.

Infrastruktur Terpadu dan Ramah Lingkungan

Pembangunan mencakup fasilitas seperti jalan kawasan yudikatif, pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, dan manajemen konstruksi induk.

Fasilitas lainnya meliputi terowongan utilitas kota (multi utility tunnel), sistem mekanikal elektrikal, jalur pejalan kaki dan pesepeda, jembatan pelengkung, box culvert, serta dinding penahan tanah.

Nilai kontrak pembangunan jalan kawasan yudikatif mencapai Rp1,9 triliun untuk panjang 6,418 kilometer dengan masa pelaksanaan Oktober 2025 hingga Desember 2027.

Sementara itu, pembangunan jalan kawasan KIPP 1A senilai Rp1,1 triliun sepanjang 5,399 kilometer ditargetkan selesai November 2027.

Kontrak manajemen konstruksi induk senilai Rp8,5 miliar mencakup harmonisasi desain, keterpaduan pelaksanaan, dan pengelolaan indikator kinerja proyek.

Tiga Kelompok Proyek dan Puluhan Paket Tender

Pembangunan tahap dua dibagi menjadi tiga kelompok:

Kelompok satu (kontrak tahun anggaran 2025), sedang berjalan dan ditargetkan rampung akhir Desember 2025.

Kelompok dua (kontrak tahun jamak 2025–2027), mencakup tiga paket yang telah terkontrak.

Kelompok tiga (kontrak tahun jamak 2026–2028), dalam tahap persiapan.

Sebanyak 13 paket konstruksi saat ini dalam proses tender, termasuk pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif, serta infrastruktur air dan jaringan perpipaan.

Selain itu, terdapat 12 paket manajemen konstruksi yang ditargetkan dimulai pada akhir November 2025.

Otorita IKN mewajibkan seluruh penyedia jasa untuk memperhatikan kualitas pekerjaan, nilai estetika, serta keberlanjutan lingkungan.

Supervisi akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai standar dan jadwal yang ditetapkan.