Pantau - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa transformasi kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI bukan sekadar jargon, melainkan komitmen nyata dalam membangun sistem kerja birokrasi yang modern, efisien, dan akuntabel.
Komitmen Reformasi dan Pelantikan Pejabat Baru
Indra menyatakan bahwa semangat transformasi yang digaungkan pimpinan DPR RI harus dilaksanakan secara konkret dan menyeluruh.
"Semangat yang sudah digaungkan oleh pimpinan DPR bahwa kita memasuki fase transformasi itu bukanlah sebuah basa-basi, bukan sekadar idiom dalam komunikasi publik, tapi sungguh-sungguh harus kita lakukan secara baik," ungkapnya.
Pelantikan sejumlah pejabat struktural baru menjadi bukti bahwa DPR RI sedang memasuki babak baru reformasi kelembagaan yang selaras dengan arah kebijakan nasional menuju world class parliament.
Jabatan struktural tersebut merupakan bagian dari amanah negara untuk menjaga integritas, loyalitas, dan kredibilitas ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
ASN dituntut mampu beradaptasi dan menjalankan tugas dengan visi yang sama guna mewujudkan lembaga negara yang profesional dan modern.
"Karena apapun unit kerja, semua memiliki tujuan yang sama: mewujudkan Sekretariat Jenderal (DPR) sebagai lembaga negara yang profesional, modern, dan akuntabel," tegas Indra.
Evaluasi Kinerja dan Peta Jalan Transformasi
Sekretariat Jenderal DPR RI disebut telah menyiapkan peta jalan transformasi secara sistematis dan menyeluruh.
"Kita tidak akan mundur dengan transformasi ini," katanya menegaskan.
Evaluasi terhadap seluruh unit kerja akan dilakukan untuk memastikan seluruh elemen institusi dapat bergerak seiring dengan semangat perubahan.
"Jika di antara kita ada yang tidak bisa menyesuaikan dengan semangat transformasi ini, tentu evaluasi akan menjadi catatan kami untuk memberikan tanggung jawab dalam bentuk yang berbeda," ujarnya.
Menurut Indra, transformasi ini menuntut keberanian untuk meninggalkan cara kerja lama yang tidak adaptif terhadap perkembangan zaman.
"Kita di Sekretariat Jenderal tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan cara-cara yang biasa. Kita harus berani keluar dari pandangan-pandangan yang biasa," jelasnya.
Pejabat yang dilantik meliputi Indra Pahlevi sebagai Kepala Biro Keuangan, Rudi Rochmansyah sebagai Kepala Biro Protokol dan Humas, Lidya Suryani Widayati sebagai Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sekaligus Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM, M. Najib Ibrahim sebagai Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Mardi Harjo sebagai Kepala Bagian Administrasi Keuangan, serta Sam Karya Nugraha sebagai Kepala Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN.
- Penulis :
- Shila Glorya
- Editor :
- Shila Glorya
