Pantau - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa kolaborasi antara BPS dan Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang presisi, akurat, dan dapat diandalkan sebagai dasar kebijakan sosial nasional.
Sinergi Dua Lembaga dalam Penyaluran Bansos
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional bertema "Statistik untuk Keadilan Sosial" yang digelar di Jakarta pada Kamis, 13 November 2025.
Amalia menyoroti pentingnya sinergi kedua lembaga dalam proses pemutakhiran dan pemanfaatan data sosial, khususnya untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara lebih tepat sasaran.
Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap perhatian Menteri Sosial terhadap sistem aliran data antara Kemensos dan BPS.
"Saya takjub karena Pak Mensos secara langsung memantau proses aliran data antara Kemensos dan BPS. Beliau sering bertanya, 'Ibu, datanya sudah mengalir ke kami? Sudah selesai sampai mana?' Itu menunjukkan betapa besarnya perhatian beliau terhadap DTSEN," ungkapnya.
DTSEN Jadi Basis Utama Penyaluran Bantuan
Sejak triwulan II tahun 2025, Kemensos secara resmi menggunakan DTSEN sebagai basis utama penyaluran bantuan sosial, menggantikan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut data BPS per 31 Juli 2025, dari total 286,7 juta penduduk Indonesia, terdapat 94,2 juta keluarga yang datanya telah terverifikasi dalam sistem DTSEN.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 23,85 juta jiwa tercatat masuk dalam kelompok desil 1-2 atau termasuk kategori keluarga miskin.
Amalia menekankan bahwa kerja sama yang solid antara BPS dan Kemensos mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kebijakan sosial yang berbasis data valid, mutakhir, dan berkeadilan.
Ia menyatakan bahwa DTSEN merupakan aset bersama bangsa Indonesia, bukan hanya milik BPS atau Kemensos.
"DTSEN bukan hanya milik BPS atau Kemensos, melainkan milik bangsa Indonesia. Keberhasilan integrasi data ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi kita semua, baik di tingkat pusat maupun di daerah," tegasnya.
Ia pun menginstruksikan seluruh jajaran BPS, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk terus memperkuat koordinasi dengan Kemensos dan Dinas Sosial di seluruh Indonesia guna memastikan kelancaran proses integrasi data tersebut.
"Mari bersama-sama kita wujudkan statistik untuk keadilan sosial, karena data yang presisi akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan berpihak pada masyarakat," ia menambahkan.
- Penulis :
- Arian Mesa
