DPR dan Pemerintah Buka Dialog Sengketa Lahan: Kawendra Lukistian Tegaskan Komitmen Lindungi Rakyat

Pantau - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa DPR dan pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan semua pihak terkait penyelesaian kasus sengketa lahan di Subulussalam, Aceh.

Politisi dari Partai Gerindra tersebut menyampaikan hal itu saat mengikuti rapat bersama pemangku kepentingan di Kantor Wali Kota Subulussalam pada Senin, 18 November 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Kawendra menekankan pentingnya kontribusi adil dari pihak perusahaan terhadap daerah, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan mencegah kerugian bagi masyarakat.

"Perusahaan juga bagian dari masyarakat. Karena itu semuanya harus berjalan secara seimbang. Selama duduk bersama sebagai sesama manusia, semua persoalan pasti bisa diselesaikan," ungkapnya.

Pemerintah Pusat Tegas terhadap Pelanggaran

Kawendra menyampaikan bahwa Presiden RI memberikan perhatian serius terhadap perlindungan terhadap masyarakat kecil, khususnya dalam konflik lahan antara warga dan perusahaan.

Ia menyatakan bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak mana pun.

"Presiden kita tidak pandang bulu. Jika ada yang bersalah, akan ditindak. Sudah ada sekitar 4 jutaan hektare lahan yang diambil alih negara, dan itu tidak akan berhenti," tegasnya.

DPR Siap Jadi Mediator untuk Kepentingan Bersama

Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, Kawendra menegaskan komitmennya untuk menjadi mediator dalam penyelesaian berbagai persoalan antara masyarakat dan perusahaan.

Komitmen tersebut disampaikannya dalam pertemuan langsung bersama warga dan perwakilan perusahaan, sebagai respons atas sejumlah keluhan yang disampaikan.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah daerah bersama pihak-pihak terkait akan mengkaji seluruh masukan yang diterima dan menyusun rekomendasi secara profesional.

"Saya berharap Rapat ini menjadi langkah awal dalam menciptakan hubungan yang lebih sehat antara masyarakat dan perusahaan, sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan," ia mengungkapkan.