Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara resmi melantik dan mengambil sumpah 1.882 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu, 19 November 2025, di Balai Kota Jakarta.
Pelantikan ini mencakup pejabat administrator, pejabat pengawas, ketua subkelompok, pejabat fungsional, hingga kepala sekolah.
Dalam sambutannya, Pramono menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari agenda penataan dan penguatan birokrasi.
"Pelantikan tahap kedua ini menjadi bagian dari agenda penataan dan penguatan birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Maka amanah ini menuntut komitmen kuat, kedisiplinan, integritas, serta kemampuan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta," ungkapnya.
Tujuan Pelantikan dan Jumlah Pejabat
Pelantikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan struktur dan sumber daya manusia di berbagai lini pemerintahan.
Jumlah pejabat yang dilantik terdiri dari 686 orang pejabat administrator, pengawas, dan ketua subkelompok, 523 pejabat fungsional, serta 673 guru fungsional yang diberi tugas sebagai kepala sekolah negeri.
Proses pelantikan dilakukan melalui mekanisme pengangkatan pertama maupun perpindahan dari jabatan lain.
Jabatan yang diisi mencakup 20 jenis jabatan fungsional dari 14 perangkat daerah.
Penegasan Soal Mekanisme dan Komitmen ASN
Pramono menjelaskan bahwa seluruh proses promosi, rotasi, dan mutasi jabatan dilakukan berdasarkan ketentuan resmi, termasuk Keputusan Presiden, rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Keputusan Gubernur.
"Semua proses mengikuti mekanisme merit system untuk memastikan kesesuaian kompetensi dan kebutuhan organisasi. Maka, pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif," tegasnya.
Ia juga mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk terus mengembangkan kompetensi dan kinerja mereka dalam menghadapi tantangan birokrasi modern.
Pemprov DKI Jakarta, lanjut Pramono, akan terus menyediakan ruang pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Kita harus mengembangkan inovasi pelayanan publik yang cepat dan solutif. Ini perlu terus diperkuat di seluruh wilayah Jakarta," ia mengungkapkan.
Selain itu, Pramono menekankan pentingnya semangat "jaga Jakarta" guna menjaga keamanan, ketertiban, serta keberlangsungan pelayanan publik.
- Penulis :
- Arian Mesa
