Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Tengah guna mempercepat proses pembangunan di wilayah tersebut.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Ribka meminta pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pembangunan fasilitas bagi aparatur sipil negara (ASN).
Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan agenda strategis daerah dengan prioritas nasional.
"Terutama dalam peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) melalui pendirian universitas negeri dan percepatan pembangunan KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan)," ungkapnya.
Ribka menyampaikan pernyataan itu usai menandatangani berkas kelengkapan pembangunan rumah susun (rusun) ASN di KIPP Papua Tengah bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tengah.
Fokus pada Pengembangan Universitas Negeri
Dalam rapat internal yang dipimpinnya bersama Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua Tengah, Ribka membahas dua agenda strategis utama, yaitu pembangunan universitas negeri dan persiapan pembangunan KIPP.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berencana mendirikan universitas negeri bertaraf nasional yang ditargetkan setara dengan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada.
Universitas ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2028 dan diharapkan menjadi pusat pengembangan SDM unggul di wilayah tengah Papua.
Ribka juga mendorong percepatan penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan pembangunan universitas tersebut, termasuk pemenuhan aspek kelembagaan dan kesiapan lahan.
Persiapan Pembangunan KIPP Papua Tengah
Selain universitas, pembangunan KIPP Papua Tengah menjadi agenda prioritas dalam percepatan infrastruktur pemerintahan.
KIPP akan berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan daerah yang menjadi syarat utama penyelenggaraan pemerintahan di Papua Tengah.
Ribka meminta pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Sekretariat Wakil Presiden.
Koordinasi ini ditujukan untuk memastikan percepatan peletakan batu pertama pembangunan KIPP.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berencana mengundang Wakil Presiden RI dan Menteri Pekerjaan Umum untuk hadir dalam seremoni peletakan batu pertama KIPP.
- Penulis :
- Arian Mesa
