Pantau - Jakarta, Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas premanisme yang menghambat investasi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Antara Business Forum (ABF) 2025 di Jakarta.
Komitmen Pemerintah dalam Menanggulangi Premanisme
Todotua menyatakan bahwa negara harus memberikan kepastian dalam menanggulangi premanisme, yang menurutnya telah meningkatkan biaya investasi sebesar 15 hingga 40 persen. Hal ini berdampak negatif pada iklim investasi dan berpotensi menghalangi masuknya modal asing ke Indonesia.
Penanganan Kasus Premanisme di Chandra Asri
Sebagai contoh konkret, Todotua mengungkapkan bagaimana kasus premanisme di Chandra Asri, Cilegon, Banten, telah ditangani dengan baik. Kasus tersebut berhasil dikendalikan, yang berujung pada pengurangan kasus premanisme secara signifikan di area tersebut.
Kepastian Investasi untuk Ekosistem Ekonomi
Lebih lanjut, Todotua menekankan pentingnya kepastian investasi untuk tidak hanya menarik modal asing, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun ekosistem ekonomi baru. Hal ini penting agar Indonesia dapat terus maju dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.
Dampak Investasi Terhadap Lapangan Kerja
Berdasarkan data pemerintah, sepanjang tahun 2024, realisasi investasi di Indonesia telah menciptakan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru. Sebanyak 1,9 juta tenaga kerja baru tercatat hingga kuartal III tahun ini, menunjukkan bahwa investasi berperan besar dalam penyediaan pekerjaan bagi masyarakat.
Peran Investasi dalam Membangun Industri Pendukung
Selain menciptakan lapangan kerja, investasi juga berperan penting dalam membangun industri pendukung seperti logistik, rantai pasok, perumahan, dan penyediaan makanan. Ini membuktikan bahwa investasi dapat memperkuat perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
