Pantau - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan kebijakan baru yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak masuk kantor pada hari ulang tahun ibu kandung mereka.
Kebijakan ini disebut sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai keluarga dan sebagai upaya menyuntikkan nilai humanisme ke dalam sistem pemerintahan yang selama ini dinilai terlalu formal dan kaku dalam hal kehadiran fisik di kantor.
Menurut Dedi, pendekatan humanis ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas ASN dalam jangka panjang.
Pendekatan Humanis di Era Digital
Dedi menyatakan bahwa paradigma lama tentang ASN yang harus rajin hadir di kantor sudah tidak relevan di era digital saat ini.
"Saya memberikan ruang bagi ASN, ketika ibunya ulang tahun, boleh tidak masuk kantor. Ini bentuk penghargaan terhadap nilai keluarga. Digitalisasi memberikan ruang luwes bagi ASN untuk tetap produktif tanpa kehilangan perannya dalam keluarga," ungkapnya.
Ia mendorong penerapan sistem work from home (WFH) dengan penilaian berbasis kualitas perencanaan dan capaian kerja, bukan pada lamanya kehadiran fisik di kantor.
Kebijakan ini sekaligus menjadi strategi efisiensi anggaran daerah karena pengurangan kepadatan di kantor dapat menurunkan beban biaya seperti listrik, air, internet, hingga bahan bakar kendaraan dinas.
"Jangan terlalu banyak orang di kantor jika tidak produktif. Kinerja ASN itu soal kualitas output. Saya sendiri jarang di kantor, lebih banyak keliling mengeksekusi masalah," ia mengungkapkan.
Tunjangan untuk ASN Berisiko Tinggi
Dedi juga memastikan bahwa prinsip keadilan tetap dijaga dalam implementasi kebijakan ini.
ASN administratif diberi keleluasaan dalam waktu kerja dan kedekatan dengan keluarga, sementara ASN teknis yang bertugas di lapangan akan menerima kompensasi finansial yang setimpal.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan skema kenaikan tunjangan khusus bagi ASN dengan risiko kerja tinggi, seperti pengawas penutupan tambang ilegal serta petugas monitoring jembatan dan irigasi.
"Saya berkomitmen, bagi pegawai lapangan yang penuh risiko, ada ancaman, mengawasi konstruksi berat, saya akan meningkatkan tunjangan mereka," tegas Dedi.
Untuk merealisasikan kebijakan ini, Dedi telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Herman Suryatman dan Kepala BKD Dedi Supandi untuk menyusun regulasi teknis yang mengikat.
Regulasi tersebut akan memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal meski dengan pola kerja yang lebih fleksibel.
- Penulis :
- Arian Mesa
