Kemendagri Dorong Penyelesaian Masalah Sosial di Perbatasan Kalbar, Wiyagus: Kita Siap Intervensi

Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong seluruh pemangku kepentingan agar aktif menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di wilayah perbatasan negara, khususnya di Kalimantan Barat, yang menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Permasalahan Sosial di Perbatasan Jadi Fokus Evaluasi

Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Perbatasan Negara yang digelar di Kantor Bupati Sambas, Kalimantan Barat, pada Kamis (27/11), Wiyagus menyoroti persoalan mendasar di wilayah perbatasan seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan dasar masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa permasalahan tersebut akan dikaji secara menyeluruh di Kementerian Dalam Negeri guna menyusun langkah-langkah intervensi ke daerah.

"Saya akan agendakan secara khusus dan ini akan kita kaji di Kemendagri, untuk intervensi ke daerah, karena salah satu fungsinya juga kita mengoordinasikan antar-kebijakan pemerintah pusat dengan daerah," ungkapnya.

Kemendagri Siap Buka Ruang Diskusi dan Berikan Panduan

Wiyagus menegaskan bahwa Kemendagri memiliki komitmen penuh dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, termasuk membuka ruang diskusi bagi kepala daerah untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan.

"Perlu disampaikan terkait permasalahan bukan hanya di perbatasan sebenarnya, termasuk urusan pemerintahan daerah lainnya, silakan mampir ke ruangan saya kita berdiskusi bersama-sama," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Kemendagri memiliki beberapa komponen yang dapat memberikan panduan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah.

"Kita ada beberapa komponen yang bisa memberikan guidance ya untuk menyelesaikan permasalahan di daerah," katanya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman, Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran, Bupati Sambas Satono, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sambas.