Wagub Kepri Targetkan Dapur MBG di Wilayah 3T Beroperasi Pertengahan Desember 2025

Pantau - Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, menargetkan dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dapat mulai beroperasi pada pertengahan Desember 2025.

“Pembangunan sudah berjalan sekitar 60 persen, jadi pekerjaan masih berlangsung tapi kami menargetkan agar dapur-dapur sudah bisa operasional di pertengahan Desember nanti,” ujarnya.

Pembangunan Dapur MBG dan SPPG Diupayakan Merata Hingga Pulau Terpencil

Pemerintah Provinsi Kepri saat ini tengah membangun dapur MBG di 126 titik wilayah 3T, termasuk satuan pendukung seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar manfaat program ini bisa menjangkau pulau-pulau terpencil.

Salah satu tantangan utama adalah pembangunan di wilayah Kabupaten Lingga, yang akses transportasinya harus melalui Jambi.

“Yang paling menantang itu di Lingga karena transportasi ke pulau-pulau jauh harus melalui Jambi. Tapi kita berusaha agar semuanya dapat selesai tepat waktu,” kata Nyanyang.

Pemerintah daerah juga terus mengupayakan kelancaran suplai material ke masing-masing pulau agar proses pembangunan tidak mengalami keterlambatan.

SLHS Jadi Kendala, Laboratorium Tambahan Sedang Disiapkan

Hambatan lainnya adalah proses pengurusan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang masih berjalan lambat karena sampel harus dikirim ke Batam dan menunggu antrean panjang.

“SLHS banyak yang lama karena kirim sampelnya ke Batam dan semuanya mengantre. Saya sudah koordinasi dengan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) supaya dibuat laboratorium tambahan. Izin nanti harus lebih mudah, dan ini sedang disiapkan,” jelasnya.

Hingga saat ini, baru 34 dari total 190 dapur MBG di Kepulauan Riau yang telah mengantongi SLHS.

Meski demikian, Nyanyang tetap optimistis bahwa dapur-dapur MBG di wilayah 3T dapat mulai beroperasi sesuai target waktu.

Ia berharap distribusi makanan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok masyarakat rentan dapat berjalan lebih merata dan efektif di seluruh wilayah Kepulauan Riau.