Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Banjir Bandang Putus Akses Transportasi, Anggota DPRA Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Banjir Bandang Putus Akses Transportasi, Anggota DPRA Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional
Foto: (Sumber: Anggota Komisi III DPR Aceh Nurchalis meninjau lokasi banjir bandang di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Minggu (30/11/2025). ANTARA/HO-Dok. Pribadi Nurchalis.)

Pantau - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurchalis, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Akses Transportasi Terputus, Warga Terisolasi

Nurchalis menyatakan bahwa banjir bandang telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, termasuk jembatan dan jalan di jalur lintas nasional wilayah pantai timur utara Aceh.

Menurutnya, bencana juga telah memutus akses transportasi ke wilayah tengah dan tenggara Aceh, termasuk jalan penghubung antara wilayah barat Aceh dengan wilayah tengah, seperti dari Nagan Raya dan Aceh Barat Daya.

"Kerusakan yang terjadi akibat bencana alam sangat parah dan memutus sarana akses transportasi ke setiap daerah di Aceh," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Aceh, termasuk dataran tinggi tengah Aceh, saat ini masih dalam kondisi terputus total.

"Perbaikan infrastruktur yang putus dan rusak parah dapat lebih mudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan nasional jika status bencana nasional ditetapkan," ia mengungkapkan.

Krisis Pangan Mengancam, Pemerintah Daerah Diminta Segera Bertindak

Nurchalis memperingatkan bahwa tanpa penetapan status darurat nasional, masyarakat terdampak banjir bandang di Aceh akan menghadapi krisis pangan dan kelaparan.

Ia menyebutkan bahwa stok pangan mulai menipis, distribusi BBM dan sembako tersendat, serta rantai pasokan makanan terganggu akibat putusnya akses transportasi.

"Kita khawatir jika kondisi darurat ini dibiarkan, akan terjadi hal yang tidak diinginkan di daerah bencana. Saat ini stok makanan dan pangan sudah menipis, pembangunan sarana infrastruktur yang rusak harus segera dilakukan agar pasokan makanan tidak semakin terputus," ujarnya.

Nurchalis juga meminta Pemerintah Aceh untuk segera mengirimkan bantuan logistik seperti beras dan sembako ke daerah-daerah terdampak, terutama wilayah pantai barat selatan Aceh.

Hingga Minggu, 30 November 2025, ia menyebut belum ada bantuan dari Pemerintah Aceh yang sampai ke wilayah seperti Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, maupun Kepulauan Simeulue.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, kondisi para korban banjir di wilayah tersebut sangat memprihatinkan.

Namun demikian, Nurchalis mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Pulau Simeulue dalam menyalurkan bantuan masa panik ke lokasi terdampak.

"Kalau pemerintah daerah sangat tanggap menangani bencana, saya kecewa kenapa pemerintah provinsi belum bertindak serius menyalurkan bantuan ke pantai barat Aceh. Harusnya mereka juga melihat masyarakat di pantai barat karena juga parah mengalami bencana alam," ungkapnya.

Ia mengaku telah menghubungi sejumlah pejabat Pemerintah Aceh dan mendesak agar pengiriman logistik ke wilayah pantai barat Aceh dapat segera dilakukan mulai hari Minggu.

Penulis :
Gerry Eka