Pantau - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera membangun sekolah darurat bagi siswa yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sekolah Darurat Harus Perhatikan Kondisi Psikologis Siswa
Dalam pernyataannya, Abdul Fikri menyampaikan pentingnya pendirian sekolah darurat sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak terdampak bencana.
"Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana", ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan sekolah darurat harus memperhatikan aspek psikologis siswa.
"Dengan catatan, sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya penyembuhan trauma", tegasnya.
Untuk mengatasi dampak psikologis tersebut, Fikri menyarankan adanya pendekatan lintas sektoral yang melibatkan:
- Kementerian Sosial (Kemensos)
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)
Salah satu metode yang direkomendasikan adalah penerapan pembelajaran menyenangkan di sekolah-sekolah darurat guna membangun kembali semangat belajar siswa.
Pembelajaran Jarak Jauh dan Modul Fisik Jadi Alternatif
Fikri juga menyoroti pentingnya fleksibilitas pembelajaran di tengah keterbatasan infrastruktur akibat bencana.
Ia mendorong opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai solusi sementara, namun mengakui kendala besar terkait minimnya akses internet dan fasilitas teknologi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya distribusi modul fisik belajar kepada siswa terdampak.
"PJJ ini bisa menjadi solusi sementara, mengingat belum ada fasilitas internet yang memadai, pemerintah perlu menyiapkan modul-modul belajar yang relevan", ungkapnya.
1.009 Sekolah Rusak, Kemendikdasmen Diminta Segera Bertindak
Data menunjukkan bahwa bencana banjir dan tanah longsor telah menyebabkan kerusakan berat pada 1.009 sekolah di tiga provinsi tersebut.
Abdul Fikri meminta Kemendikdasmen segera mengambil langkah darurat untuk memastikan proses belajar-mengajar tetap bisa berlangsung, meskipun dalam keterbatasan.
"Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita", ujarnya.
Usulkan Dana DSP dari BNPB untuk Percepatan Pemulihan
Fikri menyadari bahwa proses revitalisasi ribuan sekolah pascabencana membutuhkan anggaran yang sangat besar dan tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh anggaran reguler Kemendikdasmen.
Karena itu, ia mendorong Kemendikdasmen segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengakses Dana On Call atau Dana Siap Pakai (DSP) guna penanggulangan bencana pendidikan.
"Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup maka Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini, di sana ada anggaran re-calling bencana", jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan tiga pemerintah daerah terdampak, termasuk koordinasi intensif dengan BPBD setempat agar penanganan pendidikan pascabencana berjalan optimal.
- Penulis :
- Aditya Yohan
