Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, mengingatkan bahwa penyaluran bantuan bagi korban banjir di Sumatera dan Aceh harus dilakukan secara aman, layak, dan terencana agar bantuan benar-benar sampai ke penerima dalam kondisi yang baik.
Dini menekankan pentingnya prosedur distribusi bantuan yang menjamin keamanan, kelayakan, dan keadilan.
"Bantuan tidak boleh disalurkan asal demi kecepatan, tanpa mempertimbangkan risiko kerusakan," ujarnya.
Respons atas Bantuan yang Rusak Akibat Dijatuhkan dari Udara
Pernyataan Dini disampaikan sebagai respons atas kasus bantuan makanan yang rusak akibat dijatuhkan dari helikopter menggunakan metode air drop.
Ia menegaskan bahwa metode air drop hanya boleh digunakan dalam situasi darurat, yaitu ketika tidak ada akses darat sama sekali ke wilayah terdampak.
Jika metode tersebut harus digunakan, maka standar kemasan khusus wajib disiapkan agar bantuan tidak rusak saat jatuh.
Dalam kondisi normal, atau saat akses darat dan laut masih memungkinkan, Dini menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus dilakukan melalui jalur aman dengan melibatkan aparat lokal dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diwajibkan memastikan bahwa bantuan tiba dalam kondisi layak.
Pengecekan mutu bantuan sebelum disalurkan serta penyediaan saluran pengaduan jika ditemukan bantuan yang rusak atau tidak layak juga menjadi tanggung jawab bersama.
Pemerintah Diminta Evaluasi Status Bencana Nasional
Dini mengingatkan bahwa ketepatan sasaran dan waktu distribusi sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ia juga menyoroti bahwa jumlah korban terus bertambah dan banyak wilayah terdampak yang aksesnya masih sulit dijangkau.
Untuk itu, ia meminta BNPB dan BPBD segera melakukan pemetaan kebutuhan berbasis wilayah terdampak.
Ia menekankan pentingnya data real-time terkait jumlah pengungsi, kondisi akses jalan dan komunikasi, serta kebutuhan mendesak seperti pangan, air bersih, obat-obatan, selimut, dan tenda.
Distribusi bantuan, lanjutnya, harus dikoordinasikan secara menyeluruh oleh BPBD, pemerintah lokal, tokoh masyarakat, dan relawan agar bantuan benar-benar menyentuh kelompok paling membutuhkan.
Melihat skala dampak yang meluas dan wilayah yang belum terjangkau bantuan, Dini mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kemungkinan menetapkan status bencana nasional.
Menurutnya, penetapan status bencana nasional bukan sekadar simbolik.
Langkah itu diperlukan untuk mengakses sumber daya nasional, menggerakkan personel dan logistik antar-provinsi, mempermudah koordinasi lintas lembaga, serta mempercepat tanggap darurat dan proses pemulihan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
