Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka rekrutmen sarjana lintas disiplin ilmu untuk mengisi kekurangan ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional.
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap SPPG memiliki tenaga ahli gizi yang memadai dalam mendukung penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
Hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 16.630 SPPG telah berdiri di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut BGN, kebutuhan tenaga ahli gizi di tiap SPPG sangat mendesak karena setiap unit layanan tersebut wajib memiliki tiga pilar utama, yaitu kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi.
Rekrutmen Dibuka untuk Lulusan Non-Gizi
Mengingat terbatasnya jumlah sarjana gizi, BGN memperluas peluang rekrutmen bagi lulusan dari berbagai program studi yang relevan.
"Utamanya sarjana gizi, tetapi sekarang boleh sarjana kesehatan masyarakat, teknologi pangan, pengolahan makanan, atau keamanan pangan," ungkap perwakilan BGN.
Mereka akan ditempatkan di SPPG yang hingga kini belum memiliki ahli gizi tetap.
"SPPG itu harus ada tiga pilar, kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Namun, untuk ahli gizi kita mengalami kekurangan, oleh karena itu sekarang boleh diisi dengan sarjana dari lima program studi yang bisa mengisi ahli gizi di SPPG," ia menambahkan.
BGN menegaskan bahwa rekrutmen ini akan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan.
Program MBG Jadi Prioritas Nasional 2026
Program MBG telah melayani 47,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk anak-anak usia dini dan ibu hamil.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program ini telah memproduksi lebih dari 2 miliar porsi makanan hingga akhir November 2025.
"Tiap hari menerima makan, sudah 2 miliar meals, 2 miliar makanan sudah kita produksi, dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan," ujar Presiden.
Jumlah tersebut melampaui proyeksi awal yang hanya menargetkan 1,8 miliar porsi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyebut bahwa MBG akan menjadi prioritas utama pemerintah pada tahun 2026, dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada Maret atau April 2026.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk mendukung keberlanjutan program ini secara nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
