Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyambut baik resolusi 'Penyelesaian Damai Masalah Palestina' yang didukung oleh 151 negara dalam sidang Majelis Umum PBB, dan menilai langkah ini sebagai bentuk dukungan global terhadap penghentian penjajahan Israel atas Palestina.
Resolusi tersebut disahkan dalam sidang Majelis Umum PBB pada Selasa, 3 Desember 2024.
Dokumen ini menegaskan kembali tanggung jawab PBB atas isu Palestina dan menyerukan diakhirinya pendudukan Israel yang telah berlangsung sejak tahun 1967.
Selain itu, resolusi tersebut menegaskan pentingnya solusi dua negara serta menuntut Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan, termasuk di Tepi Barat, dan mematuhi hukum internasional.
Dukungan Moral Dunia dan Kecaman atas Tindakan Israel
Sukamta menyatakan bahwa walau resolusi ini tidak mengikat secara hukum, namun memiliki kekuatan moral yang tinggi di mata komunitas internasional.
"Jika Israel menolak melaksanakan resolusi ini, sebagaimana sering mereka lakukan, maka Israel akan semakin negatif citranya," ungkapnya.
Ia menilai tindakan Israel di Gaza dan wilayah sekitarnya telah melampaui batas kemanusiaan, bahkan tergolong sebagai kejahatan genosida.
Sukamta juga menyoroti sikap Israel yang terus menghalangi akses bantuan kemanusiaan meskipun telah ada kesepakatan gencatan senjata.
"Sudah semestinya dunia internasional semakin bersatu untuk mengucilkan perilaku negara yang tak bermoral seperti ini," tegasnya.
Resolusi ini sendiri dirumuskan oleh Djibouti, Yordania, Mauritania, Qatar, Senegal, dan Palestina, dan mendapat dukungan dari 151 negara, sementara 11 negara menolak dan 11 lainnya abstain.
Dukung Rencana Prabowo, Tapi Tekankan Mandat PBB
Sukamta juga menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian TNI ke Gaza.
Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan diplomasi Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengiriman pasukan harus berada dalam kerangka misi penjaga perdamaian yang sah di bawah mandat PBB.
"Jika mengirim pasukan ke Gaza, harus dalam kerangka peace keeping, penjaga perdamaian yang sudah tercipta atas mandat PBB, bukan sebagai pasukan stabilisasi internasional yang bertujuan melucuti senjata para pejuang," ia mengungkapkan.
"Jangan sampai kehadiran pasukan TNI dimanfaatkan untuk berhadapan dengan para pejuang kemerdekaan di sana," tegasnya.
Sukamta menambahkan bahwa setelah gencatan senjata berlangsung, tercatat 357 warga sipil Gaza masih tewas akibat serangan Israel.
Ia juga menyebut serangan Israel terhadap warga di Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah, sebagai upaya memperluas konflik dan mengalihkan perhatian dunia atas kekejaman di Gaza.
"Terlihat ada upaya secara sengaja dari Israel untuk kembali memperluas konflik, mengalihkan perhatian dunia atas kejahatannya di Gaza yang terus dilakukan. Maka harus ada tindakan tegas untuk menghentikan kesewenangan Israel," ujarnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
