Pantau - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dukungan fiskal berupa insentif pajak untuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak akan diberikan secara menyeluruh, melainkan secara selektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa hanya perusahaan yang memenuhi syarat tertentu yang akan menerima insentif pajak, terutama yang mengalami kendala keuangan seperti proses restrukturisasi atau konsolidasi.
"Yang memang sesuai dengan peraturan, kami kasih. Yang nggak (sesuai), nggak dikasih," ungkap Purbaya dalam keterangannya.
Insentif pajak ini merupakan permintaan dari CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang disampaikan dalam rapat dengan Kementerian Keuangan pada Rabu, 3 Desember 2025.
Kriteria Penerima dan Tujuan Insentif
Menurut Purbaya, insentif diberikan untuk meringankan beban keuangan perusahaan yang terlibat dalam proyek pemerintah melalui BPI Danantara.
"Saya pikir itu masuk akal untuk kita kasih waktu 2-3 tahun ke depan. Setelah itu, setiap aksi korporasi akan kami kenakan pajak sesuai dengan aturan," ia mengungkapkan.
Ia menambahkan bahwa perusahaan BUMN yang mengajukan pembebasan pajak atas kewajiban di masa lalu tidak akan mendapatkan insentif.
"Dulu sebelum tahun 2023 kejadiannya, kalau nggak salah, untuk dihilangkan kewajiban pajaknya. Ya nggak bisa. Itu kan sudah terjadi masa lalu, dan perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ," jelas Purbaya.
Tindak Lanjut dan Tim Kerja
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kementerian Keuangan dan BPI Danantara akan membentuk tim kerja khusus.
Tim ini akan membahas bentuk dukungan fiskal dan perpajakan yang dapat diterapkan secara adil dan sesuai regulasi untuk pengembangan BPI Danantara ke depan.
- Penulis :
- Shila Glorya
