Pantau - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional 2025 merupakan langkah konkret Kementerian Hukum dan HAM dalam menerjemahkan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Pada poin pertama Astacita, Presiden menekankan pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam pembangunan nasional.
"Jangan lupa, Presiden Prabowo menempatkan memperkokoh HAM senafas dengan ideologi Pancasila dan demokrasi di dalam Astacita pertamanya. Tentu ada makna penting yang harus diterjemahkan Kementerian," ujar Willy.
Momen Strategis untuk Perkuat Komitmen HAM
Willy menyambut baik rencana pelaksanaan Musrenbang HAM Nasional oleh Kementerian Hukum dan HAM yang akan digelar pada 8–10 Desember 2025.
Ia menilai kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pembangunan nasional berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal.
"Saya berharap momentum ini digunakan semaksimal mungkin untuk mengonstruksikan outlook promosi, pelindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia," tegasnya.
Menurut Willy, pelaksanaan Musrenbang HAM juga menunjukkan komitmen nyata Presiden Prabowo terhadap isu HAM, yang perlu ditindaklanjuti oleh kementerian teknis melalui program konkret dan terukur.
"Visi-misi Presiden itu harus diterjemahkan ke dalam program konkret prioritas yang benar-benar dapat dicapai dalam masa kepemimpinan Prabowo," jelasnya.
HAM Bukan Hanya Sipil dan Politik, Tapi Juga Ekonomi dan Sosial
Willy menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai HAM harus mencakup semua aspek kehidupan warga negara.
"Ini yang harus diejawantahkan oleh Kementerian. Memenuhi pelayanan dasar publik itu juga sama pentingnya dengan mencegah kekerasan atau diskriminasi oleh aparatur negara," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak pekerjaan HAM tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat, tetapi memerlukan kerja kolaboratif dari seluruh penyelenggara negara, termasuk pemerintah daerah.
Langkah-langkah seperti penyusunan basis data pelanggaran HAM, program pemulihan hak, dan penyediaan layanan dasar harus dijalankan secara sinergis di semua level pemerintahan.
Musrenbang HAM: Tonggak Sejarah Baru Pembangunan Nasional
Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, menyampaikan bahwa Musrenbang HAM Nasional ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia.
"Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting," ungkap Pigai.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari rencana strategis nasional sekaligus pelaksanaan amanat Astacita Presiden Prabowo, yang menempatkan HAM pada posisi utama dalam visi pembangunan.
Musrenbang HAM Nasional 2025 akan merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM ke depan, mengarusutamakan prinsip HAM dalam seluruh proses pembangunan nasional, serta mendukung target besar Indonesia sebagai pemimpin dunia pada tahun 2045.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
