Pantau - Konsolidasi nasional Jaringan Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Jakarta pada 4–5 Desember 2025 menyerukan agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali tunduk pada mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Mereka juga meminta agar PBNU menghormati proses islah yang sedang diupayakan oleh para kiai sepuh dalam menghadapi dinamika internal organisasi.
Konsolidasi Nasional Kader Muda NU Digelar di Jakarta
Kegiatan konsolidasi ini dihadiri oleh kader-kader muda NU dari seluruh provinsi di Indonesia dan berlangsung selama dua hari, Kamis hingga Jumat.
Dalam keterangannya pada Jumat, Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, menyebut bahwa saat ini muncul rencana dari pihak tertentu untuk menggelar rapat pleno guna menunjuk Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Menurut Purwaji, wacana tersebut bertentangan dengan kehendak para kiai sepuh yang tengah mendorong jalan damai melalui islah.
"Jika benar ada rencana pleno penunjukan Pj, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja," ungkapnya.
Purwaji menekankan pentingnya AD/ART sebagai pagar yang menjaga kehormatan organisasi dan bukan sekadar formalitas.
Ia juga menyoroti adanya kecenderungan penggunaan kekuasaan struktural untuk membatasi ruang dialog, menutup permusyawaratan, serta mengabaikan seruan para masyayikh.
Menurutnya, situasi ini mengancam marwah NU sebagai organisasi yang berdiri di atas prinsip syura, moral publik, dan bimbingan ulama.
Forum Konsolidasi Serukan Gerakan Moral untuk Menjaga Marwah NU
Fajri Al Farobi, salah satu kader muda NU lainnya, menambahkan bahwa tradisi NU hanya bisa hidup dalam ruang dialog yang terbuka.
"Islah adalah jalannya para kiai. Ketika pintu dialog ditutup dan keputusan diambil sepihak, maka itu bukan lagi tradisi NU. Maka dari itu, forum konsolidasi ini adalah gerakan moral untuk memastikan NU tetap berada di rel yang benar," ia mengungkapkan.
Forum ini menghasilkan pernyataan sikap yang terdiri atas tiga poin utama, yaitu penolakan terhadap kesewenang-wenangan di tubuh PBNU, penolakan terhadap tindakan yang mengabaikan AD/ART, serta permintaan agar para kiai tidak mendasarkan keputusan strategis pada fitnah tanpa melakukan tabayyun atau klarifikasi.
Para kader juga menegaskan bahwa gerakan ini bukan bentuk pembangkangan, tetapi upaya untuk menegakkan kembali tradisi NU yang dipandu oleh para kiai sepuh dari pesantren-pesantren berpengaruh seperti Ploso hingga Tebuireng.
Mereka menegaskan bahwa tujuan utama dari konsolidasi ini adalah menjaga persatuan dan marwah Nahdlatul Ulama.
- Penulis :
- Arian Mesa
