Pantau - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa proses transformasi DPR tidak dapat dilakukan secara reaktif, melainkan membutuhkan konsistensi jangka panjang serta perencanaan menyeluruh.
Pernyataan ini disampaikan Puan dalam acara “Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun” yang digelar di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 5 Desember 2025.
"Transformasi DPR ini betul-betul niat baik, tetapi memang perlu waktu, tidak bisa cepat. Banyak hal yang bertahap kami benahi," ungkapnya.
Fokus Pembenahan Bertahap dan Evaluasi Internal
Puan menjelaskan bahwa transformasi DPR mencakup aspek teknis maupun substansi, yang tidak bisa dilakukan sekaligus dalam waktu singkat.
Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan DPR adalah penerapan kebijakan moratorium perjalanan luar negeri bagi para anggota.
Moratorium tersebut diberlakukan secara ketat dan hanya memberikan pengecualian untuk misi diplomasi yang wajib dihadiri oleh pimpinan DPR.
Selain itu, evaluasi terhadap fasilitas, tunjangan, dan tata kelola internal juga menjadi bagian dari agenda pembenahan kelembagaan DPR.
Hubungan DPR dan Media Diupayakan Lebih Konstruktif
Dalam kesempatan yang sama, Puan menyampaikan harapannya agar hubungan antara DPR dan media massa dapat semakin sehat dan konstruktif di tahun 2026.
"Saya mohon dukungan media untuk proses transformasi DPR. Semoga tahun depan hubungan kita semakin baik," ia mengungkapkan.
Menurut Puan, kedekatan dan komunikasi yang sehat antara DPR dan wartawan penting untuk mencegah kesalahpahaman serta menjaga kualitas informasi politik di ruang publik.
"DPR dan media itu seperti keluarga besar. Beda pendapat itu wajar, tapi perlu ruang dialog," ujar Puan.
Ia juga menekankan bahwa DPR tetap terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara objektif dan tidak bersifat memecah belah.
- Penulis :
- Arian Mesa
