Pantau - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025 dengan salah satu agenda utama yaitu penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Ketua PBNU, Prof. Moh. Mukri, menyatakan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi sesuai amanat Syuriah PBNU.
"Insya Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU," ungkapnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Rapat Pleno Jadi Forum Konstitusional PBNU
Rapat pleno tersebut akan dihadiri secara lengkap oleh seluruh unsur kepengurusan PBNU, yakni Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom PBNU.
Mukri menegaskan bahwa forum pleno ini memiliki peran penting sebagai forum konstitusional untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan PBNU sesuai aturan organisasi.
Ia juga memastikan bahwa keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum bersifat final dan mengikat.
Rapat pleno ini merupakan tindak lanjut resmi dari keputusan tersebut.
Mukri juga mengimbau seluruh warga nahdliyin agar tetap tenang, menjaga ukhuwah, mengikuti informasi resmi dari PBNU, dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Dukungan Forbhinu terhadap Keputusan Syuriah PBNU
Forum Bhindereh Nusantara (Forbhinu) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Syuriah PBNU dalam menyikapi dinamika internal organisasi.
Sekretaris Jenderal Forbhinu, Ahrori Dhofir, menegaskan bahwa Syuriah PBNU adalah lembaga tertinggi dalam struktur Nahdlatul Ulama yang memiliki otoritas tertinggi.
"Jika keputusan Syuriyah tidak konsisten, maka akan menjadi preseden buruk bagi roda organisasi Jamiyah Nahdlatul Ulama. Maka dari itu, kewibawaan Syuriyah harus dijaga dan dihormati oleh seluruh pihak," ujarnya.
Forbhinu menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengumuman Pj Ketua Umum PBNU dalam waktu dekat sebagai bagian dari langkah penyelamatan organisasi.
Ahrori juga mengajak seluruh kiai dan ulama pengurus NU di semua tingkatan untuk tunduk dan patuh pada keputusan Syuriah, menjaga marwah organisasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat, serta mengawal proses ini agar tidak menimbulkan kegaduhan.
"Dalam situasi seperti ini, ketenangan, kepatuhan, dan kebersamaan adalah kunci. Mari kita serahkan urusan organisasi kepada para ulama yang telah diberi amanah, sambil terus menjaga ukhuwah dan memohon perlindungan kepada Allah SWT," ujar Ahrori Dhofir.
- Penulis :
- Arian Mesa
