Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Menteri PPPA Kunjungi Suku Tengger, Dengar Langsung Aspirasi Perempuan di Kawasan Adat

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Menteri PPPA Kunjungi Suku Tengger, Dengar Langsung Aspirasi Perempuan di Kawasan Adat
Foto: (Sumber : Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mendengarkan aspirasi perempuan Suku Tengger di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (5/12/2025) ANTARA/HO-Diskominfo Probolinggo.)

Pantau - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, melakukan kunjungan langsung ke Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, untuk mendengarkan aspirasi perempuan dari komunitas adat Suku Tengger.

Perempuan Tengger Sampaikan Aspirasi Secara Terbuka

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memahami realitas hidup perempuan di wilayah adat dan terpencil, dengan pendekatan yang tidak bersifat top-down.

"Kunjungan saya ke Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura bertujuan mendengarkan langsung suara perempuan di kawasan adat Tengger," ujar Arifatul.

Ia menyampaikan apresiasi terhadap keberanian ibu-ibu Suku Tengger yang menyampaikan persoalan mereka secara terbuka dalam forum dialog.

"Pemberdayaan perempuan tidak dapat dilakukan secara top-down. Pemerintah harus datang, mendengar dan memahami realitas hidup perempuan di wilayah terpencil maupun adat," tegasnya.

Dalam dialog bertema Peningkatan Sumber Daya Ibu dan Anak Masyarakat Tengger, para perempuan menyampaikan kebutuhan mereka, seperti peningkatan pendidikan anak, akses pelatihan usaha, dan harapan agar perempuan diberi peran lebih besar dalam kegiatan desa.

Suasana dialog dibuat tanpa jarak dan penuh keakraban agar para peserta merasa nyaman dalam menyampaikan aspirasi.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Pemberdayaan Perempuan

Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ, turut hadir dan menjadi penghubung utama antara masyarakat dan pemerintah pusat.

Ia menyampaikan pentingnya menyediakan wadah komunikasi yang bebas dari formalitas agar perempuan dapat mengungkapkan kepentingan keluarga, ekonomi, dan sosial secara jujur.

"Perempuan Tengger membutuhkan wadah komunikasi yang bebas dari formalitas kaku agar dapat mengemukakan kepentingan keluarga, ekonomi dan kebutuhan sosial secara jujur," ungkap Fahmi.

Menurutnya, dialog seperti ini harus dikembangkan hingga ke tingkat dusun untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

"Keterlibatan perempuan sejak tahap perencanaan merupakan kunci terciptanya program yang tepat sasaran," tambahnya.

Fahmi juga mendorong penguatan ekonomi perempuan melalui program bela-beli, yang bertujuan menyerap produk UMKM lokal, khususnya milik perempuan Tengger, oleh institusi pemerintah.

"Pemerintah daerah memiliki target mencetak seribu pengusaha perempuan baru dari berbagai kecamatan. Tengger memiliki potensi kuat untuk berkontribusi terhadap target tersebut karena karakter masyarakatnya yang mandiri dan produktif," jelasnya.

Dalam forum tersebut, Menteri PPPA dan Wakil Bupati Probolinggo memberikan penjelasan mengenai program pemerintah dan membuka peluang tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang telah disampaikan.

Kegiatan ini mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat peran perempuan, khususnya di wilayah komunitas adat.

Pendampingan dari pemerintah daerah menjadi jembatan penting antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional, sementara kehadiran Menteri PPPA memberi legitimasi terhadap gerakan pemberdayaan perempuan di lingkungan adat seperti Suku Tengger.

Penulis :
Ahmad Yusuf