Komisi I DPR Tinjau Pembangunan Infrastruktur Digital di Gianyar, Pastikan Akses Internet Merata hingga Daerah Sulit

Pantau - Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke SD Negeri 1 Sumita, Gianyar, Bali, untuk meninjau langsung pembangunan infrastruktur digital yang dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, dengan tujuan memastikan jaringan internet yang dibangun dapat berfungsi optimal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Di Bali, tercatat ada sekitar 50 titik infrastruktur yang diinisiasi BAKTI, termasuk salah satunya di Gianyar. Keberadaan internet di sekolah seperti SD Negeri 1 Sumita sangat penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Infrastruktur digital yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena biaya operasional terus berjalan,” ujar Sukamta.

Fokus Tak Hanya 3T, Tapi Juga Daerah dengan Tantangan Komersial dan Geografis

Sukamta menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak hanya dipusatkan di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal), tetapi juga menyasar daerah-daerah yang sulit dijangkau secara komersial atau memiliki kondisi geografis menantang.

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa jaringan internet yang dibangun tidak hanya diperuntukkan bagi sekolah, tetapi juga untuk puskesmas, pemerintahan desa, fasilitas umum lainnya, hingga kelompok tani.

Tujuannya adalah agar seluruh warga, tanpa terkecuali, dapat menikmati akses internet yang merata.

Infrastruktur Digital untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Penanggulangan Bencana

Selain di Bali, Komisi I DPR juga telah meninjau pembangunan infrastruktur digital di berbagai daerah lain, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT) dan wilayah-wilayah rawan bencana seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Di daerah terdampak bencana, masyarakat sangat berharap adanya pemasangan internet darurat untuk memulihkan layanan komunikasi yang sempat terputus.

“Seluruh warga negara berhak mendapatkan akses internet yang merata, dan negara berkewajiban memastikan konektivitas dari Sabang hingga Merauke," tutup Sukamta.