Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar wilayah relokasi penyintas banjir di wilayah Sumatera guna mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara).
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah pejabat pemerintah di Banda Aceh pada Minggu malam, 7 Desember 2025.
"Kalau perlu, HGU-HGU, bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting, lahan harus ada," ungkapnya.
Langkah ini diambil setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan hambatan utama pembangunan huntara adalah keterlambatan penyediaan lahan dari pemerintah daerah.
"Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama," ujar Suharyanto kepada Presiden.
Pemerintah Prioritaskan Huntara Layak untuk Warga Terdampak
Presiden menegaskan bahwa pemerintah harus segera mencari solusi dan berkoordinasi lintas kementerian serta lembaga.
"Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua," tegas Prabowo.
Huntara yang dirancang pemerintah memiliki tipe 36 dengan ukuran delapan kali lima meter dan diperuntukkan bagi satu keluarga, lengkap dengan fasilitas WC dan kamar mandi di dalam.
"Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara," jelas Suharyanto.
Biaya pembangunan huntara diperkirakan mencapai Rp30 juta per unit, dan bangunan tersebut dirancang untuk digunakan maksimal selama satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap).
"Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan," tambah Suharyanto.
Satgas TNI–Polri Dilibatkan, Model Barak Jadi Opsi Jika Lahan Terbatas
Untuk mempercepat proses pembangunan, BNPB menyatakan akan melibatkan Satgas TNI–Polri seperti pengalaman serupa di Lewotobi, Nusa Tenggara Timur.
"Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK, semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden," ucap Suharyanto.
Presiden Prabowo menyambut baik efisiensi tersebut dan meminta agar waktu pembangunan bisa lebih cepat jika memungkinkan.
"Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?" ujarnya.
Selain model rumah keluarga, BNPB juga menyiapkan opsi model barak apabila lahan sangat terbatas.
Jika lahan memadai, satu keluarga akan mendapat alokasi tanah seluas 8x10 meter, untuk mempermudah integrasi pembangunan huntara dan huntap pada tahap selanjutnya.
Prabowo juga membuka kemungkinan penggunaan desain fabrikasi bertingkat untuk menghemat ruang dan mempercepat proses pembangunan.
"Semua kementerian dan lembaga harus mempercepat penyediaan lahan tanpa hambatan," tegas Presiden di akhir rapat terbatas.
- Penulis :
- Shila Glorya
