Pantau - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan komitmennya untuk melindungi lahan pertanian di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dari ancaman mafia tanah pascabencana banjir dan longsor yang melanda kawasan tersebut.
Ia mengungkapkan adanya potensi penyalahgunaan lahan oleh mafia tanah karena sebanyak 65 ribu hektare lahan sawah terdampak lumpur dan terancam hilang batas-batasnya.
"Ini tadi saya dapat informasi terdapat 65 ribu hektare lahan sawah yang terkena lumpur. Berarti ada potensi sawah itu menjadi (tanah) musnah. Kalau sawah itu musnah, maka pasti akan ada oknum-oknum mafia tanah yang mengklaim dan pasti batas-batas tanahnya juga hilang," ungkapnya.
Komitmen ATR/BPN Lindungi Lahan Pascabencana
Nusron menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius Kementerian ATR/BPN, terutama dalam mengantisipasi potensi sengketa dan penyerobotan tanah di lahan pertanian yang terdampak.
Menurutnya, lahan yang sudah bersertifikat masih bisa dilacak keberadaannya karena tapal batas masih tercatat dalam sistem spasial milik kementerian.
"Kalau kebetulan mereka sudah disertifikatkan aman. Karena masih ada tapal batasnya di data spasial kita. Tapi yang belum didaftarkan ini agak sulit," ia mengungkapkan.
Kementerian ATR/BPN siap bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan keamanan legalitas tanah masyarakat agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kementerian Pertanian Fokus pada Pemulihan Lahan Sawah
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah lebih dahulu memastikan langkah percepatan pemulihan terhadap sekitar 40 ribu hektare lahan sawah yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Langkah pemulihan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemberian bantuan benih, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan), serta dukungan teknis untuk memastikan produksi pangan nasional tidak terganggu.
Amran menyatakan bahwa pemulihan mencakup rekonstruksi sawah yang hilang dan penanaman ulang, hingga lahan siap diserahkan kembali kepada para petani pemilik lahan.
Saat meninjau langsung kerusakan di Tapanuli Tengah, di mana 82 hektare sawah terdampak, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan menanggung seluruh proses perbaikan tanpa membebani petani.
Amran juga mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan administrasi batas bidang tanah agar proses rekonstruksi dapat segera dimulai dan dilaksanakan dengan cepat.
- Penulis :
- Shila Glorya
