Pantau - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa penanganan banjir di kawasan Bandung Raya akan menjadi prioritas pada tahun 2026, dengan dua fokus utama: pengelolaan tata ruang dan pembangunan bendungan.
Dalam keterangannya, Dedi menekankan bahwa tata ruang wilayah Bandung Raya harus dikembalikan pada fungsi alamnya agar banjir tidak terus berulang.
“Tata ruang harus dikembalikan ke fungsi alam. Ruang hijau harus diperbanyak, meskipun pasti ada reaksi dan kemarahan karena banyak pihak selama ini menikmati fasilitas alam secara tidak tepat,” ungkapnya saat menjelaskan arah kebijakan tersebut.
Larangan Alih Fungsi Lahan dan Pembangunan Bendungan
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa alih fungsi lahan, terutama dari perkebunan teh atau hutan menjadi lahan sayuran seperti kentang, akan dihentikan total.
Bagi pihak yang telah mengalihfungsikan lahan, mereka diwajibkan untuk mengembalikannya ke bentuk semula.
“Kemudian mereka yang mengalihfungsikan lahan harus mengembalikannya menjadi perkebunan teh atau tanaman keras lainnya, agar tidak menimbulkan sedimentasi ke Sungai Citarum,” tegasnya.
Sebagai langkah teknis pengendalian banjir, Pemprov Jabar akan membangun bendungan di wilayah Kertasari, Kabupaten Bandung.
Bendungan ini bertujuan untuk menahan arus air dari kawasan hulu, sekaligus menjadi solusi jangka panjang dalam pengendalian banjir.
“Ini sebagai salah satu solusi pengendalian banjir jangka panjang,” ujarnya.
Penanganan Terintegrasi dan Teguran untuk Perusak Lahan
Dedi menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah se-Bandung Raya dan Pemprov Jabar, khususnya dalam memulihkan dan menjaga fungsi alam dari tata ruang, termasuk menghidupkan kembali danau-danau kecil yang kini telah berubah menjadi permukiman atau pusat bisnis.
Penanganan banjir Bandung Raya disebut membutuhkan upaya besar yang mencakup:
- Normalisasi sungai
- Pengerukan sedimentasi
- Pembenahan tata ruang
- Penanaman kembali kawasan pegunungan
- Pemulihan danau-danau alami yang telah berubah fungsi
Salah satu penyebab banjir berulang di Kabupaten Bandung adalah kerusakan kawasan hulu seperti di Ciwidey dan Pangalengan.
Dedi mengungkap telah berkoordinasi dengan Bupati Bandung untuk menindaklanjuti temuan alih fungsi lahan yang menyebabkan meningkatnya volume dan kecepatan arus air.
Ia pun memperingatkan para pelaku perusakan lahan.
“Saya ingatkan kepada pihak yang menebang pohon teh dan pohon lainnya untuk dijadikan perkebunan sayur. Inilah dampak dari yang saudara lakukan. Semoga pelaku perusakan seluas 160 hektare itu segera ditahan,” katanya.
Kawasan Wisata dan Permukiman Jadi Sorotan
Selain alih fungsi lahan, Gubernur Dedi juga menyoroti menjamurnya kawasan wisata dan permukiman di wilayah resapan air.
Banyak daerah yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga air kini telah berubah menjadi bangunan permanen, dan sejumlah permukiman berdiri di sepadan sungai yang memperburuk banjir saat debit air meningkat.
Penanganan banjir Bandung Raya direncanakan dilakukan setelah penyelesaian penataan wilayah di Karawang, Bekasi, dan sebagian Kabupaten Bogor.
Namun Dedi menegaskan, penataan kawasan Bandung Raya tidak bisa lagi ditunda.
“Kalau kita ingin menyelesaikan banjir secara komprehensif, maka penataan harus dilakukan sekarang. Memang pada musim kemarau penataan akan menimbulkan reaksi dan perlawanan, tetapi ini harus ditempuh,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
