Pantau - Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 2.181,5 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Papua Raya selama periode 18 November hingga 9 Desember 2025 untuk menekan harga beras yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Harga Beras Masih Tinggi Akibat Kendala Distribusi
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa meskipun telah ada penurunan harga sejak pembentukan Satgas, harga beras di Papua Raya masih belum sesuai HET.
"Zona III, terutama wilayah Indonesia Timur seperti Papua Raya, masih menunjukkan harga beras di atas HET," ungkapnya.
Kondisi geografis menjadi salah satu penyebab utama.
Beberapa kabupaten dan kota di Papua Raya sulit dijangkau oleh moda transportasi darat.
Bandara perintis di wilayah tersebut hanya mampu didarati pesawat kecil berkapasitas 1,25 ton.
Moda dan jadwal rute transportasi yang terbatas menyebabkan biaya logistik meningkat signifikan.
Selain itu, 28 kabupaten/kota di Papua Raya belum memiliki gudang milik BULOG, yang menghambat pemerataan distribusi beras.
Cuaca ekstrem yang sering berubah serta potensi gangguan keamanan juga memperumit distribusi ke daerah tujuan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Satgas berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna meningkatkan frekuensi dan trayek tol laut, jembatan udara, dan perintis darat.
Satgas juga menyiapkan 32 gudang filial di 28 kabupaten/kota untuk mempercepat distribusi dan menurunkan biaya logistik.
Gudang-gudang filial tersebut terdiri dari 25 aset Polri, 3 milik pemerintah daerah, 1 milik KPU, dan 3 pinjam pakai dari masyarakat.
Penyaluran Disiapkan Hadapi Natal dan Tahun Baru
Selama periode 18 November–8 Desember 2025, realisasi penyaluran SPHP di Papua Raya mencapai 1.354 ton atau 29,22 persen dari target 4.634 ton.
Penyaluran tambahan dilakukan secara serentak pada 9 Desember 2025 sebanyak 827,5 ton, sehingga total penyaluran mencapai 2.181,5 ton atau 47,08 persen dari target.
Intervensi ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang Hari Natal dan Tahun Baru.
Badan Pangan Nasional (Bapanas RI) juga menyetujui agar biaya eksploitasi beras SPHP di Papua Raya dimasukkan ke dalam Harga Pembelian Beras (HPB), termasuk biaya penyediaan gudang, pemindahan stok, dan asuransi.
Hal ini dimaksudkan agar BULOG tidak ragu dalam melakukan distribusi karena seluruh biaya akan ditanggung pemerintah.
Dengan demikian, beras SPHP dapat dijual sesuai HET tanpa merugikan pihak distribusi.
Penyaluran ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan beras di Papua Raya, serta memastikan masyarakat memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau.
Satgas menegaskan bahwa program SPHP akan terus berlanjut secara berkelanjutan, tidak hanya di Papua Raya tetapi juga di wilayah lain yang harga berasnya masih tinggi.
Satgas Pengendalian Harga Beras sendiri dibentuk pada 21 Oktober 2025 melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta menteri terkait lainnya.
Satgas dibentuk untuk menjamin ketersediaan beras, menyediakan harga yang sesuai dengan ketetapan pemerintah, dan memastikan distribusi lancar hingga ke daerah terpencil.
- Penulis :
- Shila Glorya
