Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Kemenko PMK Dorong Tiga Intervensi Utama untuk Reformasi JKN dan Cegah Krisis Kesehatan Nasional

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Kemenko PMK Dorong Tiga Intervensi Utama untuk Reformasi JKN dan Cegah Krisis Kesehatan Nasional
Foto: (Sumber: Tangkapan layar - Menteri Koordinator Bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam Diskusi Publik dengan tema “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita” di Jakarta, Jumat (12/12/2025). ANTARA/HO - BPJS Kesehatan.)

Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan fokus pada tiga intervensi utama untuk mendukung reformasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan membangun paradigma pencegahan dalam layanan kesehatan nasional.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dalam Diskusi Publik bertema Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita yang digelar di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Reformasi sistem JKN disebut tidak akan cukup tanpa upaya besar-besaran untuk menekan jumlah orang yang jatuh sakit.

"Reformasi sistem JKN tidak akan cukup tanpa upaya masif besar-besaran untuk mengurangi jumlah orang yang sakit," ungkap Pratikno.

Tiga Intervensi Utama: Edukasi, Ekosistem Sehat, dan Deteksi Dini

Tiga intervensi yang menjadi fokus utama Kemenko PMK meliputi:

  • Edukasi dan pemberdayaan masyarakat
  • Penguatan ekosistem sehat
  • Deteksi dini dan intervensi primer

Langkah ini bertujuan untuk menggeser paradigma sistem kesehatan dari yang bersifat kuratif (pengobatan) menjadi preventif (pencegahan).

Dalam aspek edukasi, Kemenko PMK mendorong integrasi kurikulum sekolah sehat ke dalam sistem pendidikan nasional, memberikan edukasi kesehatan kepada calon pengantin dan keluarga, serta memperkuat peran kader kesehatan sebagai penyuluh di komunitas.

Untuk penguatan ekosistem sehat, berbagai kebijakan diterapkan seperti regulasi pangan tidak sehat oleh BPOM dan Kemenkes, kebijakan cukai dari Kementerian Keuangan, serta penyediaan konsumsi sehat dalam kegiatan formal.

"Strategi ganda yang kami tawarkan, penguatan internal JKN, dan revolusi pencegahan penyakit. Ini adalah dua sisi dari satu koin. Keduanya harus dijalankan secara simultan, terintegrasi, dan dengan komitmen yang penuh dari semua pihak," tegas Pratikno.

Deteksi dini dilakukan melalui cek kesehatan gratis (CKG), termasuk pengukuran kebugaran jasmani secara terintegrasi di masyarakat.

JKN Capai Cakupan 98 Persen, Tantangan Finansial Meningkat

Pratikno menyebutkan bahwa sejak diluncurkan 10 tahun lalu, program JKN telah berhasil menjangkau 98 persen dari total 280 juta penduduk Indonesia.

Pencapaian ini dinilai sebagai capaian universal healthcare tercepat di dunia.

"Kita harus bangga terhadap pencapaian ini. Namun, kita harus selalu waspada bahwa kesuksesan cakupan ini masih menghadapi tantangan yang sangat serius," ujarnya.

Tantangan besar yang dihadapi JKN saat ini antara lain:

  • Potensi defisit finansial akibat meningkatnya penyakit tidak menular
  • Rendahnya kepatuhan iuran dari peserta sektor informal
  • Ketimpangan infrastruktur kesehatan antara kota dan desa
  • Masalah sistem pembayaran layanan kesehatan

Penyakit tidak menular disebut menyumbang lebih dari 52 persen total kematian nasional dan menjadi penyebab utama meningkatnya klaim BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan harus mengantisipasi kemungkinan peningkatan klaim karena kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang dideritanya semakin tinggi," ujar Pratikno.

Pemerintah juga mendorong pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan di berbagai daerah sebagai bagian dari penanganan jangka panjang.

Melalui strategi ini, pemerintah berharap sistem JKN tetap berkelanjutan dan menjadi fondasi kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Penulis :
Aditya Yohan
Editor :
Tria Dianti