Pantau - Muzakarah Ulama Aceh 2025 yang berlangsung di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional terkait bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keputusan ini dianggap penting untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana.
Pentingnya Penetapan Darurat Bencana Nasional
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, menyatakan bahwa penetapan status darurat bencana nasional sangat krusial agar penanganan korban dapat lebih cepat dan pemulihan infrastruktur dapat dilakukan dengan efisien. Hal ini juga bertujuan membuka akses bantuan internasional yang lebih terkoordinasi dan akuntabel.
Rekomendasi Pembentukan Peta Jalan Pembangunan Pascabencana
Muzakarah juga menyarankan agar Gubernur Aceh bersama bupati dan wali kota se-Aceh menyusun peta jalan pembangunan pascabencana yang terintegrasi. Peta jalan tersebut akan fokus pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan terhadap lembaga pendidikan dan rumah ibadah.
Revisi Anggaran dan Dukungan Pemerintah Pusat
Para ulama meminta pemerintah daerah untuk merevisi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana, terutama bencana banjir dan longsor. Selain itu, mereka juga mendesak Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian serius dengan dukungan anggaran serta langkah strategis baik untuk jangka pendek maupun panjang.
Transparansi dan Penegakan Hukum dalam Penanganan Bencana
Ulama menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang merusak lingkungan. Mereka juga mengajak masyarakat untuk menjaga solidaritas sosial dan etika dalam bermedia sosial, serta menghindari penyebaran fitnah dan provokasi selama masa musibah.
Penguatan Ibadah dan Kegiatan Sosial-Keagamaan
Sebagai bagian dari upaya spiritual, ulama mengajak masyarakat untuk menghidupkan masjid melalui doa bersama, ibadah, dan kegiatan sosial-keagamaan di wilayah terdampak maupun yang tidak terdampak bencana.
Rekomendasi dari Tokoh Masyarakat
Tgk H Faisal Ali menambahkan bahwa rekomendasi ini datang dari berbagai tokoh masyarakat, khususnya dari kalangan intelektual dan non-politik, yang berharap agar ulama bersatu memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat untuk merespons bencana dengan lebih cepat dan efektif.
Apresiasi terhadap Pemerintah Daerah
Abu Sibreh, salah satu tokoh masyarakat, mengapresiasi upaya Gubernur Aceh dan kepala daerah dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Ia juga menegaskan bahwa penyerahan tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat bukan berarti pemerintah daerah tidak bekerja, melainkan sebagai pengakuan bahwa bencana besar memerlukan bantuan dari pusat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
