Pantau - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada Rabu malam, 28 Januari 2026, untuk membahas perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh.
Pertemuan tersebut memfokuskan pada penyelesaian pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana.
"Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan konkret pemulihan pascabencana di Aceh, termasuk kemajuan pembangunan rumah hunian yang sudah jadi mendekati 4.000 unit khusus di Aceh, selain dari perbaikan rumah yang masih tetap ingin ditinggali warga," ungkap Teddy.
Selain itu, turut dibahas pencairan anggaran daerah yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Selanjutnya pembahasan terkait peruntukan pencairan anggaran daerah yang telah disetujui Bapak Presiden Prabowo, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur umum yang berangsur pulih," tambahnya.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Lembaga Sosial
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengapresiasi pembangunan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Utara.
"Sebanyak 4.000 (huntara) di Aceh Utara, mudah-mudahan ini nanti akan bisa membantu terutama yang tinggal-tinggal di tenda ini, bisa masuk ke dalam hunian sementara," ujarnya.
Tito menyebut Aceh Utara sebagai salah satu wilayah yang mengalami dampak paling berat akibat bencana.
Banyak rumah warga rusak berat hingga rata dengan tanah, dan sebagian masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian.
Setelah penyediaan huntara, pemerintah akan melanjutkan dengan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang.
Huntap akan dibangun melalui kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan berbagai mitra lainnya.
Yayasan Buddha Tzu Chi juga berkontribusi dalam pembangunan 2.603 unit rumah layak huni bekerja sama dengan Menteri PKP Maruarar Sirait.
Skema dan Percepatan Bantuan untuk Korban Bencana
Menteri Tito menjelaskan skema bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan.
Untuk rumah rusak ringan, bantuan yang diberikan sebesar Rp15 juta.
Untuk rusak sedang, sebesar Rp30 juta.
Sedangkan rumah yang rusak berat akan mendapatkan bantuan Rp60 juta.
Dana bantuan ini akan disalurkan setelah data diverifikasi dan dinyatakan valid oleh BNPB.
Tito mendorong para keuchik (kepala desa) untuk segera mendaftarkan warganya yang membutuhkan bantuan ke Kementerian Sosial.
Bantuan sosial yang dapat diajukan meliputi uang makan sebesar Rp15 ribu per orang per hari, bantuan perabot rumah tangga sebesar Rp3 juta, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta.
Tito menekankan pentingnya akurasi data dalam percepatan bantuan.
"Bantuan harus disalurkan tepat sasaran agar tidak menimbulkan masalah hukum," ia mengungkapkan.
"Semakin cepat data diserahkan, semakin cepat pula warga terdampak terbantu dan tidak perlu terus tinggal di tenda pengungsian," tambahnya.
Pemerintah memastikan akan terus bekerja keras untuk membantu masyarakat terdampak bencana, termasuk di wilayah Langkahan.
- Penulis :
- Shila Glorya
