Pantau - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengajak generasi muda, khususnya Generasi Z, agar tidak terjebak dalam pembingkaian atau framing sepihak dalam menyikapi bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Sumatra.
KNPI menekankan pentingnya sikap kritis yang tetap adil dan objektif dalam menilai kebijakan pemerintah, terutama di tengah situasi darurat.
Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat KNPI, Zein Whiel, menyampaikan bahwa masyarakat perlu lebih cermat dalam memahami berbagai narasi yang beredar, terutama di era post-truth yang rentan manipulasi konteks.
“Beredarnya potongan video pidato Presiden Prabowo Subianto yang dikompilasi tanpa konteks utuh berpotensi menyesatkan opini publik,” tegas Zein.
Bencana dan Solidaritas, Bukan Ajang Politisasi
Zein menyampaikan bahwa bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan musibah besar yang menimbulkan duka mendalam bagi para korban dan masyarakat terdampak.
Tragedi ini, menurutnya, telah memicu empati dan solidaritas nasional dari berbagai elemen masyarakat.
Namun, di tengah gelombang kepedulian tersebut, muncul pula perdebatan publik terkait isu lingkungan dan pendekatan ekologis pemerintah.
Isu ini mencuat di media sosial setelah beredarnya narasi yang mengaitkan bencana banjir dengan pernyataan Presiden Prabowo tentang kelapa sawit.
“Narasi yang dibangun seolah-olah Presiden mengabaikan aspek ekologis bahkan mendukung deforestasi. Ini premis yang keliru dan perlu diluruskan,” ujar Zein.
Kelapa Sawit dan Kepentingan Strategis Nasional
Zein menjelaskan bahwa pernyataan Presiden terkait kelapa sawit sebenarnya lebih menekankan pada aspek nasionalisme dan kepentingan strategis bangsa, bukan pembenaran terhadap pembalakan liar atau deforestasi.
Kelapa sawit dinilai sebagai komoditas unggulan yang dibutuhkan dunia, dan memiliki potensi untuk mendukung transisi energi melalui pemanfaatannya sebagai bahan bakar terbarukan.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada pernyataan Presiden yang menganjurkan perusakan hutan, melainkan dorongan untuk memanfaatkan kondisi lahan yang sudah ada secara bertanggung jawab dan legal untuk kepentingan nasional.
Zein mencontohkan pendirian PT Agrinas Palma Nusantara sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengamankan dan menata ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini ditelantarkan atau disalahgunakan.
Hingga kini, negara telah mengamankan lebih dari dua juta hektare lahan melalui mekanisme ini.
“Ini bukan ekspansi perkebunan sawit, melainkan upaya menata ulang lahan yang secara ekologis sudah tidak sehat agar dapat diberdayakan untuk kepentingan publik dan lingkungan,” jelas Zein.
Komitmen Lingkungan Bukan Sekadar Retorika
Zein juga menyebut langkah Presiden Prabowo yang menyerahkan hibah lahan seluas sekitar 90 ribu hektare melalui perusahaannya kepada Dana Dunia untuk Alam (WWF) sebagai kawasan hutan konservasi gajah di Aceh sebagai bukti nyata komitmen lingkungan.
Menurutnya, tindakan ini membuktikan bahwa komitmen Presiden terhadap isu lingkungan dan ekologi bukan sekadar retorika politik, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk nyata.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, KNPI meminta generasi muda untuk tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang tidak utuh.
KNPI menegaskan bahwa sikap kritis tetap penting, namun harus diimbangi dengan keadilan dan pemahaman konteks secara menyeluruh.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
