Pemerintah Salurkan Tunjangan dan Bantuan Pendidikan Darurat bagi Guru di Wilayah Bencana

Pantau - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan tunjangan khusus sebesar Rp2 juta kepada 17.500 guru yang tetap mengabdi di wilayah terdampak bencana alam.

Tunjangan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan negara terhadap dedikasi guru dalam menjalankan tugas pendidikan di tengah situasi darurat, serta untuk meringankan beban ekonomi akibat bencana.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kelangsungan layanan pendidikan dalam kondisi krisis.

"Pemerintah hadir untuk memastikan pendidikan darurat dapat berjalan, sekaligus memberikan dukungan bagi para guru yang tetap mengabdi di wilayah terdampak," ungkapnya.

Bantuan Keuangan dan Fasilitas untuk Pendidikan Darurat

Selain tunjangan bagi guru, Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan keuangan pendidikan melalui mekanisme yang berlaku guna mendukung operasional pendidikan darurat, memulihkan sarana pembelajaran, serta memenuhi kebutuhan mendesak lainnya sesuai kondisi di lapangan.

Kemendikdasmen juga memberikan bantuan dalam bentuk barang, di antaranya:

Sebanyak 2.873 unit ruang kelas darurat disediakan untuk mendukung kegiatan belajar sementara di wilayah yang terdampak.

Sebanyak 141.335 paket perlengkapan belajar siswa yang terdiri dari buku, alat tulis, tas, seragam, dan sepatu juga telah disalurkan.

Tak hanya itu, sebanyak 16.239 paket perlengkapan keluarga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga satuan pendidikan selama masa tanggap darurat dan pengungsian.

Fokus di Tiga Provinsi dan Tantangan Pemutakhiran Data

Seluruh bantuan dan dukungan tersebut difokuskan pada tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor.

Kemendikdasmen menyalurkan bantuan melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Pemutakhiran data dan proses verifikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Namun, Kemendikdasmen menghadapi kendala dalam proses pemutakhiran data di wilayah yang sulit dijangkau karena keterbatasan akses dan jaringan, terutama di beberapa daerah di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.