Pantau - Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat lonjakan pertumbuhan ekonomi sebesar 39,1 persen pada kuartal III tahun 2025, melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan capaian tersebut dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate dan diikuti para bupati dan wali kota secara luring dan daring.
Dalam forum tersebut, Gubernur menegaskan bahwa capaian ekonomi yang tinggi bukan berarti seluruh permasalahan telah selesai, karena masih ada tantangan besar di sektor kemiskinan, pendidikan, dan akurasi data sosial.
“Masih ada persoalan mendasar yang perlu dibenahi bersama,” ungkapnya.
Lonjakan pertumbuhan ekonomi didorong oleh kontribusi besar dari tiga kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi antara 50 hingga 70 persen.
Salah satu daerah yang menonjol adalah Kabupaten Halmahera Tengah, yang mendapatkan penghargaan nasional atas pertumbuhan ekonomi tertinggi serta penurunan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit.
Meski begitu, angka kemiskinan Maluku Utara saat ini masih tercatat sebesar 5,8 persen, dan tingkat pengangguran terbuka berada di 4,5 persen, dengan target penurunan menjadi 4 persen pada tahun 2026.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara juga menjadi perhatian, dengan capaian 72 poin dan target peningkatan sebesar 0,4 poin tahun depan.
Anggaran Pendidikan dan Tantangan di Sekolah Kepulauan
Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp31 miliar dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk membebaskan siswa SMA dari kewajiban membayar uang komite.
Gubernur mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila masih ada sekolah yang melakukan pungutan terhadap siswa.
Namun, di lapangan ditemukan beberapa sekolah di wilayah kepulauan dengan jumlah murid yang minim mengalami kesulitan menutup biaya operasional, terutama karena bergantung pada guru honorer.
Selain itu, Maluku Utara menerima dana sebesar Rp92 miliar tahun ini untuk program revitalisasi sekolah, dan sebanyak 72 sekolah telah disetujui menerima bantuan dari pemerintah pusat pada tahun 2026.
“Tapi data sekolah harus jujur, kalau tidak, justru tidak dapat bantuan,” ia mengungkapkan, menekankan pentingnya keakuratan data dalam proses pengajuan bantuan.
Data Sosial Tidak Akurat Hambat Penyaluran Beasiswa
Pemprov Maluku Utara juga menyoroti permasalahan data kemiskinan yang tidak akurat, yang menyebabkan rendahnya realisasi penerima beasiswa provinsi.
Dari target 1.000 mahasiswa, hanya 540 mahasiswa yang berhasil menerima beasiswa pada tahun 2025 karena banyak warga miskin tidak tercatat dalam desil 1 hingga 4.
Pemerintah daerah berencana melakukan pemadanan data antara Dukcapil dan BPS agar kebijakan beasiswa tahun 2026 lebih tepat sasaran.
Forum Kepala Daerah ini juga menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan tahun 2026.
Fokus utama pembangunan tahun depan adalah pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi agar dirasakan secara merata, terutama di wilayah kepulauan dan pelosok Maluku Utara.
- Penulis :
- Leon Weldrick
