Pantau - Pemerintah memulai proses asesmen lokasi pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Asesmen ini merupakan bagian dari tahap relokasi rumah warga yang dilakukan bersamaan dengan pembangunan hunian sementara (Huntara) yang kini sudah berlangsung di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan, "Untuk hunian sementara ini sudah berjalan, bahkan sebagian sudah masuk tahap persiapan Huntap (hunian tetap). Tadi Menteri Perumahan juga melaporkan bahwa persiapan sudah dilakukan, sehingga kita sepakat melakukan asesmen terhadap wilayah dan lokasi yang akan digunakan sebagai relokasi rumah warga," ungkapnya.
Infrastruktur dan Logistik Jadi Fokus Pemulihan
Pemerintah juga mempercepat pemulihan infrastruktur dasar, terutama akses darat yang belum sepenuhnya pulih.
Meskipun sebagian besar wilayah sudah terkoneksi kembali, masih terdapat sejumlah titik yang memerlukan penanganan lanjutan.
Pratikno menjelaskan, "Personel TNI, Polri, Kementerian PUPR masih terus digerakkan, termasuk pengerahan alat berat sesuai arahan Presiden sekitar 1.000 unit alat berat serta puluhan jembatan darurat. Di daerah yang listriknya belum pulih, pemerintah juga menyediakan genset," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak menjadi prioritas nasional, sesuai arahan Presiden.
Semua kementerian dan lembaga diminta untuk bekerja secara sinergis lintas sektor agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan efektif.
"Kita bukan hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik. Itu target kita," tegas Pratikno.
Pemerintah juga memastikan anggaran yang memadai tersedia untuk penanganan bencana secara optimal.
Huntap Dibangun Tanpa APBN, 2.603 Rumah Siap Dibangun
Tingkat kerusakan dan keterisolasian wilayah terdampak bencana memang berbeda-beda, namun progres pemulihan menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Beberapa wilayah yang sebelumnya terisolasi telah berhasil dibuka berkat kerja sama BNPB, TNI, Polri, Kementerian PUPR, dan lembaga terkait lainnya.
Pemerintah memastikan ketersediaan logistik, bahan bakar minyak (BBM), gas LPG, serta layanan listrik dan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
"Rumah sakit menurut laporan Kementerian Kesehatan sudah beroperasi, meskipun sebagian belum maksimal. Logistik tersedia dan distribusinya terus diupayakan, termasuk menyerap produk pertanian masyarakat setempat," ujar Pratikno.
Pemulihan konektivitas komunikasi juga menjadi perhatian pemerintah, termasuk pemanfaatan Satelit Satria dan layanan Starlink untuk membantu komunikasi warga dan petugas di wilayah bencana.
"Pemerintah bekerja keras sekuat tenaga. Kami mohon dukungan semua pihak agar bersama-sama membangun kembali wilayah terdampak, bukan hanya pulih, tetapi menjadi lebih kuat, lebih aman, dan berkelanjutan," tambah Pratikno.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun 2.603 rumah bagi penyintas banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pembangunan hunian tetap akan dimulai pada Desember 2025 dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan tanpa menghambat kecepatan bantuan.
Dana pembangunan 2.603 unit rumah ini tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebanyak 2.500 unit rumah dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya dibiayai oleh dana pribadi Menteri Maruarar Sirait.
"Dananya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500 rumah, dari saya pribadi 103 rumah," ungkap Maruarar.
- Penulis :
- Leon Weldrick
