Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

GMNI Kukuhkan Pengurus 2025–2028, Tegaskan Komitmen Dukung Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkeadilan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

GMNI Kukuhkan Pengurus 2025–2028, Tegaskan Komitmen Dukung Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkeadilan
Foto: (Sumber: Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengukuhkan kepengurusan periode 2025-2028 dalam agenda nasional yang digelar di Denpasar, Bali, Selasa (16/12/2025). (ANTARA/HO-DPP GMNI))

Pantau - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) resmi mengukuhkan kepengurusan periode 2025–2028 dalam agenda nasional yang digelar di Denpasar, Bali, pada Selasa, 16 Desember 2025.

Pengukuhan ini dimaknai sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran mahasiswa dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, dan selaras dengan amanat konstitusi.

Muhammad Risyad Fahlefi ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP GMNI 2025–2028, sementara Patra Dewa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

GMNI Dorong Penguatan Pasal 33 UUD 1945 dan Ekonomi Hijau

Dalam keterangan resminya dari Jakarta, Risyad menyoroti maraknya bencana ekologis di sejumlah wilayah, khususnya Sumatera, sebagai refleksi penting perlunya penguatan arah pembangunan nasional yang sesuai Pasal 33 UUD 1945.

"GMNI memandang bahwa Pasal 33 UUD 1945 menjadi kerangka konstitusional pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat, sehingga penguatan ekonomi hijau perlu terus didorong," ungkap Risyad.

Ia menekankan bahwa GMNI mendorong percepatan ekonomi hijau dengan pendekatan ekologi politik agar pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.

Mitra Strategis dan Mitra Kritis Pemerintah

Risyad menegaskan GMNI siap berkontribusi sebagai mitra strategis pemerintah melalui berbagai bentuk partisipasi seperti dialog kebijakan, kajian akademik, dan keterlibatan aktif kader di lapangan.

Namun, GMNI juga akan tetap menjadi mitra kritis yang bertanggung jawab jika arah kebijakan dinilai menjauh dari prinsip kekeluargaan dan belum menghadirkan kemakmuran rakyat secara nyata.

"Apabila terdapat kebijakan yang menjauh dari asas kekeluargaan atau belum menghadirkan kemakmuran rakyat secara nyata, GMNI akan menyampaikan kajian akademik, kritik yang konstruktif, serta alternatif kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan," tegasnya.

Komitmen Ideologis GMNI

Dalam momentum ini, GMNI menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengabdi kepada bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Marhaenisme.

Risyad menutup pernyataannya dengan menegaskan posisi organisasi sebagai bagian dari perjuangan rakyat.

"GMNI akan terus berdiri di barisan perjuangan rakyat, setia pada UUD 1945, Pancasila, dan Marhaenisme, serta setia pada cita-cita Indonesia merdeka yang berkeadilan sosial," ia menyampaikan.

Penulis :
Aditya Yohan
Editor :
Tria Dianti