Pantau - Yenny Wahid mengkritik keras kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas), yang dinilainya menimbulkan mudarat besar berupa potensi perpecahan.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara haul ke-16 Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Rabu malam, 17 Desember 2025.
"Sekarang sudah jelas yang di depan mata ada mudarat yang besar yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita. Saya mendukung seruan K.H. Said (Aqil Siroj) yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah," tegas Yenny.
Yenny Ungkap Komunikasi dengan Luhut dan Kekhawatiran soal NU
Sebelum acara haul berlangsung, Yenny mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam pembicaraan tersebut, mereka membahas situasi politik nasional dan dinamika di tubuh Nahdlatul Ulama (NU).
Luhut menyampaikan sejak awal dirinya tidak setuju ormas diberi izin tambang, bahkan ia menolak menandatangani kebijakan tersebut karena dinilai berisiko tinggi.
Menurut Luhut, pengelolaan tambang bukanlah hal mudah dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki tangan dingin.
Jika tidak ditangani secara tepat, lanjut Luhut, hal ini justru bisa memicu perpecahan sebagaimana pepatah dari komunitas Tionghoa.
Yenny menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi NU saat ini yang menurutnya justru menjadi sumber ketegangan, bukan lagi perekat umat seperti sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa NU seharusnya menjauh dari kebijakan atau keputusan yang membawa mudarat.
Sebagai alternatif, Yenny menyarankan agar bantuan pemerintah kepada ormas diberikan dalam bentuk anggaran pembangunan, bukan izin tambang.
"Tapi kalau seperti ini (pengelolaan tambang), mudaratnya jauh lebih besar," katanya.
Ingatkan NU Jangan Jadi Alat Legitimasi Politik
Yenny juga mengingatkan bahwa NU didirikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari dengan semangat persatuan dan kasih sayang untuk menyebarkan Islam Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja).
Ia menyampaikan permintaan maaf apabila pernyataannya menyinggung pihak tertentu, namun menegaskan bahwa yang ia sampaikan adalah bentuk kegelisahan terhadap situasi yang ada.
Dalam kesempatan itu, Yenny juga mengungkap informasi dari Luhut bahwa ada seorang menteri yang bersikeras memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan yang terafiliasi dengan partainya.
"Ada teman-teman wartawan yang mengatakan menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Ini berarti NU dipakai sebagai alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita cermati," ujarnya.
Ia memperingatkan agar NU tidak terjebak dalam permainan politik yang bisa merugikan jangka panjang.
"NU jangan masuk ke jebakan semacam ini. NU besar. Tugas kita semua menjaganya, agar kita bisa menjaga Indonesia dan menjaga dunia," tegasnya.
Acara haul ke-16 Gus Dur itu juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), Kiai Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), serta tamu undangan lainnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
