Pantau - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa penanganan bencana di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah dilakukan dengan skala nasional sejak hari pertama bencana terjadi pada 26 November 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebagai respons terhadap perdebatan publik terkait belum ditetapkannya status bencana nasional secara resmi oleh pemerintah.
"Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Bencana ini ada di tiga provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi, mungkin satu dua minggu ini, semua fokusnya hanya ke Aceh. Sejak hari pertama, tanggal 26 (November), pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini," ungkapnya.
Mobilisasi Nasional Sejak Awal
Teddy menyatakan bahwa sejak hari pertama, pemerintah langsung mengerahkan kekuatan nasional untuk membantu penanganan bencana banjir bandang yang melanda ketiga provinsi tersebut.
Lebih dari 50.000 personel gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, hingga relawan telah dikerahkan ke lokasi terdampak untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan.
Dalam pekan pertama, sebanyak 26.000 personel TNI Angkatan Darat sudah berada di lapangan untuk menangani dampak bencana.
Selain personel, pemerintah juga mengirim lebih dari 100 unit armada logistik, termasuk kapal laut, pesawat, dan helikopter ke lokasi bencana.
Sekitar 1.000 unit alat berat dari Kementerian Pekerjaan Umum dikerahkan dari berbagai wilayah guna membantu proses evakuasi dan pemulihan infrastruktur yang rusak.
Teddy mengakui bahwa proses perbaikan membutuhkan waktu karena banyak infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang terputus.
"Jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, tujuh sampai sepuluh (hari), jadi. Itu yang kerja, bukan satu dua orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah, dukung semuanya, kita saling dukung di sini," ia mengungkapkan.
Anggaran dan Bantuan Ditegaskan Tidak Tergantung Status Bencana
Teddy membantah anggapan bahwa anggaran penanganan bencana tidak dapat dicairkan jika status bencana belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pengalokasian anggaran hingga Rp60 triliun secara bertahap untuk pemulihan.
Anggaran tersebut digunakan untuk membangun hunian sementara, hunian tetap, fasilitas gedung pemerintahan daerah, serta kantor kecamatan yang rusak akibat banjir dan longsor.
"Juga langsung seluruh 52 bupati, wali kota itu, diberikan uang cash di hari itu. Bila ada kebutuhan lain, tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya, bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu," jelasnya.
Teddy juga mengajak masyarakat yang berada di luar wilayah terdampak untuk turut berperan dalam mendukung distribusi logistik.
Ia meminta masyarakat menyampaikan kepada TNI, Polri, Basarnas, atau BNPB jika mengetahui ada bantuan yang belum sampai ke lokasi bencana.
- Penulis :
- Arian Mesa
